Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI

29

belum tersedia atau belum cukup tersedia. Kegiatan ini, meliputi survei
minyak dan gas bumi, pengeboran, konstruksi lepas pantai, penunjang
operasi lepas pantai, pengerukan, salvage dan pekerjaan bawah air,
namun dibatasi dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana tertuang
dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun

2011.

Sampai tahun 2015, kebutuhan kapal penunjang usaha minyak dan
gas bumi mencapai 235 unit, dan sesuai dengan ketentuan azas
cabotage, kapal yang dioperasikan seharusnya kapal berbendera
nasional, namun karena keterbatasan armada nasional, maka 90%
masih dilayani kapal berbendera asing. Kelemahan lain dari
pengusahaan armada niaga angkutan laut nasional, ternyata
perusahaan pelayaran nasional belum ada yang memiliki kapal peti
kemas generasi post panamax maupun generasi terbaru, yang saat ini
telah memasuki generasi keempat betas, yakni ultra large container
vessel (ULCV) dengan kapasitas diatas 14.500 TEUs dengan draft 15,5
meter LWS. Hal ini mengakibatkan, tidak satupun pengusaha pelayaran
nasional dapat bergabung dalam Alliance Global Lines. Beberapa
armada petikemas nasional yang dimiliki dan dioperasikan oleh
perusahaan pelayaran maximum ukurannya 3.000 TEUs.

Meskipun telah tersedia sejumlah armada niaga nasional, namun
sebagian pelaku ekonomi masih merasakan kekurangan armada,
terutama di Kawasan Timur Indonesia. Kondisi ini erat kaitannya dengan
adanya kebebasan perusahaan pelayaran memilih penempatan
kapalnya dalam pelayanan trayek tidak tetap atau tidak teratur,
menyebabkan daerah yang tidak memiliki jumlah muatan yang memadai
menjadi kurang terlayani. Disamping itu, sebagian besar tipe kapal
general cargo masih didominasi kapal pelayaran rakyat dengan
kapasitas kecil dan sangat rentan terhadap perubahan kondisi cuaca
ekstrim, sehingga masyarakat terutama pihak asuransi meragukan
keselamatannya. Hal lain yang sangat kurang mendorong tumbuhnya
daya saing komoditi atau barang-barang produksi nasional adalah