Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

67

hngkungan, yang di samptng merusak ekosistem juga

membahayakan bagi kehidupan manusta.

Dalam hubungannya dengan pengakan hukum atas kasus-

kasus illegal loging, illegal fishing maupun illegal mining,

sepatirtnyalah jajaran aparat pengak hukum metaksanakan tugas

dan kewajibannya masing-masing dengan tegas, sebagai salah satu

perwujudan penyelamatan hngkungan dan generasi yang akan

da ta n g

Upaya pengakan hukum dalam kaitannya dengan tindak

pidana illegal fishing, pemerintah telah menindak lanjuti dengan

membentuk pengadilan perikanan di beberapa pengadilan, di

antaranya Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung

Pinang, Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai -

Natuna, Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta

Utara, Pengadilan Penkanan pada Pengadilan Negeri Pontianak,

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Brtung. Sementara

itu, penegakan hukum untuk tindak pidana illegal loging dan illegal

mining masih merupakan kewenangan pengadilan negeri, karena

belum dibentuk pengadilan khusus untuk memeriksa dan

memutuskan perkara-perkara tersebut.

d. Id o o lo g i
Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan dta-cita moral

bangsa Indonesia, merupakan inti semangat bersama dan berbagai
moral yang secara nyata terdapat di Indonesia.74 Karena itu
diharapkan agar moral Pancasila menjadi moral kehidupan negara,
dalam arti m enuntut penyelenggara dan penyelenggaraan negara
menghargai dan mentaati pnnsip-prinsip moral atau etika polrtik
Moral Pancasila memberikan inspirasi dan menjadi pembimbing
dalam pembuatan undang undang yang m engatur kehidupan
negara, menetapkan lembaga lembaga negara dan tugas mereka

u Modul OfcJang SludkMWwf Pokok ktootagl Sub Btdung Stud Pm cmaMa dan Partrnnbanfftnnym. 2013.
Katahanan National Rl, Program ParxMdkan Ragular Angkatan (PPRA) XLiX, Nm 31.