Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

69

kebangsaan apabtta bdak dtatasi secara arif dan bijak, baik oteh
pemenntah pusat, pemenntah daerah, masyarakat Aceh, Papua
maupun Maluku Seiatan serta bangsa Indonesia pada umumnya.
Sikap tegas aparat penegak hukum terhadap gerakan separate
sangat diperlukan, untuk mewyjudkan stabilftas keamanan negara.

e. P o lltik
Pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana

drtuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2010-2014 dalam pelaksanaannya sangat
drtentukan oleh kondisi stabilftas polrtik. hukum dan keamanan yang
dapat memberikan jam inan sebagai prasyarat penting untuk
menjamin terselenggaranya pelaksanaan pembangunan yang lebih
baik.

Dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan tersebut,
pembangunan polrtik luar negeri dilaksanakan m elalui (1)
Peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia,
baik m elalui partisipasi di berbagai forum PBB, termasuk Dewan
Keamanan, maupun melalui kerjasama m ultilateral di bidang
kemanan; dan (2) Peningkatan perlmdungan dan pelayanan TKI
m elalui penguatan sistem pelayanan warga, pelaksanaan diplomasi
dengan negara penempatan TKI, dan penanganan TKI
bermasalah.™ Sementara rtu polrtik dalam negeri diarahkan pada
perbaikan tata kelola pemehntahan, penurunan tingkat korupsi,
perbaikan pelayanan publik dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Pemilihan Umum dan pemilihari Presiden/W akil Presiden
secara langsung akan diselenggarakan pada tahun 2014
mendatang, oleh karena rtu tahun 2013 ini merupakan tahun politik.
Sebagai konsekwensinya, para pengurus partai politik di tahun
politik tersebut lebih memusatkan perhatian dan pikirannya pada
kegiatan konsilidasi partai, untuk menyusun strategi pemenangan
pem ilu 2014. Risiko demikian ini yang harus drtenma Presiden*

* Evaluasl Doa tahun Peiaktanaan RPJMN 2010-2014, op crt ,hlm 187.