Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16
itu akhimya sepakat berdemokrasi dan menggelar pemilu. Pemimpin pro
demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi yang menjadi simbol demokrasi rakyat
Myanmar diharapkan tidak mengecewakan pendukungnya setelah terpilih
memimpin negara tersebut. Demikian juga Malaysia yang barn memilih pemimpin
barunya PM Datuk Seri Najib Tun Razak yang dilantik pada tanggal 6 Mei 2013
yang merupakan pilihan rakyatnya, walaupun telah digugat oleh kelompok oposisi
Sivarasa Rasiah yang menduga adanya kecurangan 13 juta pemilih yang
menggunakan tinta yang mudah dihapus (http://www.detiknews.com. 17 Juli 2013,
Oposisi Malaysia gugat hasil pemilu) diharapkan dapat membawa kesejahteraan
bagi rakyatnya dan membawa stabilitas politik dan keamanan kawasan regional
ASEAN umumnya.
Negara di kawasan Asia Tenggara sepertinya sulit mencari sosok pemimpin
yang benar-benar sesuai dengan kehendak hati rakyat semacam Nelson Mandela
dari Afrika Selatan. Perubahan sistem dan pergantian pemerintahan yang semula
diharapkan mampu membawa perubahan justru membuka tabir dendam pada
kekuasaan. Pemimpin yang lahir dari proses instan, pada akhimya kurang
memahami suara rakyat. Mereka gagal karena menjalankan pemerintahan tidak
sejalan dengan keberadaban alam demokrasi. Disisi lain perkembangan ASEAN
hams dicermati, dari keragaman modifikasi demokrasi, temyata korupsi merupakan
penyakit kronis yang kerap menjerat rezim penguasa di kawasan Asia Tenggara,
kecuali Singapura.
Realitas perkembangan demokrasi dan perkembangan suksesi/ pergantian
pemimpin di lingkungan regional tersebut diatas, dapat dijadikan pelajaran
berharga bagi pemimpin tingkat nasional Indonesia khususnya tentang ukuran
kontemporer dari demokrasi dan pemilu yang berkualitas. Berkembang teoritik atas
model demokrasi gelombang ketiga dari lingkungan global dan regional yang
menekankan aspek kelembagaan, prosedur-prosedur demokrasi, juga membutuhkan
wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme yang tinggi dan semangat kebersamaan
untuk penyelenggaraan demokrasi dan pemilu yang aman dan berkualitas.
Kerangka yang dikenal luas sebagai pendekatan "transisi dan konsolidasi
demokrasi" tersebut, dapat dijadikan pijakan yang memadai sebagai kerangka
memahami perkembangan demokrasi dan suksesi kepemimpinan, khususnya untuk
konteks Asia (lihat contoh Negara Korea Selatan), termasuk di Asia Tenggara.
44