Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

7. Paradigma Nasional

Sri Lanka dari awal sebenamya telah memiliki konstitusi8 yang pada
perjalanannya telah diamandemen dari waktu ke waktu. Konstitusi ini terdiri
dari 24 bab dan mencakup hampir semua hal. SriLanka mendapat jenis
kekuasaan kebebasan setelah tahun 1948. Konstitusi ini, masih berlaku saat
ini, diciptakan untuk memberikan otonomi yang lebih lokal dan menyamakan
Tamil dan kelompok etnis Sinhala. Selama 40 tahun terakhir, Konstitusi telah
mengalami beberapa kali perubahan. Amandemen ke 17, disahkan pada
tahun 2001, dimaksudkan untuk memastikan transparansi dengan
pembentukan dewan konstitusional dengan perwakilan dari eksekutif dan
legislatif, pemerintah, partai politik, dan masyarakat.ini datang setelah usaha
yang gagal untuk menulis konstitusi baru yang meninggal pada tahun 2000.

Konstitusi9 Sri Lanka, tertinggi hukum penekanan konsep dari
kedaulatan free, Sovereign, Independent and Democratic Socialist Republic
and shall be known as the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka”.
Selanjutnya Pasal 4 yang sama menggambarkan konsep sovereginty
sebagai berikut;

a) Kekuasaan legislatif Rakyat harus dilaksanakan oleh Parlemen, yang
terdiri dari wakil-wakil terpilih dari Rakyat dan oleh Orang di Referendum;

b) Kekuasaan eksekutif Rakyat termasuk pertahanan Sri Lanka hams
dilaksanakan oleh Presiden Republik dipilih oleh Rakyat;

c) Kekuasaan yudikatif Rakyat harus dilaksanakan oleh Parlemen melalui
pengadilan, pengadilan dan lembaga dibuat dan didirikan, atau diakui,
oleh Konstitusi, atau dibuat dan ditetapkan oleh hukum, kecuali yang
menyangkut hal yang berkaitan dengan hak-hak istimewa, kekebalan
dan kekuasaan Parlemen dan Anggota, dimana kekuasaan kehakiman
Rakyat dapat dilaksanakan langsung oleh Parlemen menumt hukum;*

a Wijesekara Priyani. Juli 2002, Kegiatan parlementer di Practice in Sri Lanka, Sekertariat
Parlemen, Sri Lanka.
* Wijesekara Priyani. Juli 2002, Kegiatan parlementer di Practice in Sri Lanka, Sekertariat
Parlemen, Sri Lanka.

17