Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

daiam jumlah besar dan tidak proporsional untuk militer tetapi dapat Anda
menerapkan standar yang sama ketika pada masa damai. Dan sama hanya
dapat meninggalkan orang-orang yang telah memberikan kontribusi lebih
mengorbankan segalanya untuk negara dan bangsa.

Pemyataan ini menunjukkan pentingnya pendekatan etis di militer
daiam urusan mereka.Hal ini tentunya berlaku untuk kita, ketika militer ikut
atau terseret ke urusan-urusan non-militer. Karena struktur komando militer,
semua perwira dan prajurit bawahan cenderung untuk mengambil perintah
pada nilai nominal dan hanya memberikan "tujuan", bahkan jika hal itu tidak
dibolehkan. Di bawah konstitusi kita, militer adalah bagian dari eksekutif.
Semua organ-organ negara, termasuk Kehakiman dan DPR "memiliki peran
yang berbeda.Dengan demikian, keterbatasan konstitusional sama-sama
berlaku untuk militer dan pembentukan pertahanan.Singkatnya, itu bukan
fungsi militer untuk menghadiri fungsi non-militer atau menggunakan sumber
daya militer untuk kegiatan non-militer.Tentu saja, ketika militer terlibat daiam
tindakan non-militer, mereka didikte oleh unsur-unsur diskriminatif dan
bermotif politik. Dengan melibatkan militer untuk benar-benar kegiatan non-
militer, penerimaan sosial dari militer akan berkurang, belum lagi integritas
militer.

Kadang-kadang pembenaran menggunakan militer untuk kegiatan
non-militer dengan menggunakan jasa yang telah diberikan militer (pahlawan
atau perang yang membebaskan negara) militer tidak boleh berlebihan dan
bahwa mereka harus aktif sebagai mitra pembangunan.Dengan demikian,
mereka mengatakan, menggunakan militer untuk rekonstruksi dan kegiatan
pembangunan lainnya yang dibenarkan. Daiam pandangan saya, ini benar-
benar salah paham argumen dan merusak diri sendiri.Pembangunan
ekonomi bukan merupakan bagian dari profesi militer kecuali di negara-
negara militer atau rezim otoriter.Angkatan bersenjata tidak dibiayai dari
instansi pemerintah atau mereka sendiri didanai lembaga atau otonom di luar
otoritas negara.

Sektor pemerintahan sipil, publik dan swasta siap untuk terlibat daiam
pekerjaan pembangunan.Paiiemen dipegang dengan wewenang untuk

48