Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

mengawasi alokasi keuangan karena pemerintah menggunakan keuangan
publik.Salah satu tujuan utama dari sebuah kepemimpinan politik adalah
untuk memastikan keteriibatan yang tepat dari pemerintahan sipil dan sektor
swasta untuk pembangunan negara.

Ada argumen lain yang diajukan oleh mereka yang membenarkan
menjaga keberadaan dan peran militer meskipun perang telah berakhir,
masih terlalu dini untuk mengurangi tentara karena LTTE masih aktif. Ini
adalah masalah militer di luar pemahaman saya.Namun, sebagai warga
negara, saya tidak berpikir pemerintah dapat menghapus mengingat
keadaan darurat yang dapat mengancaman bangsa dan negara. Di sisi lain,
jika dan ketika ada ancaman nyata, pemerintah dapat selalu sah
memobilisasi tentara.

Pemerintah Sri Lanka telah menghadapi tuduhan berulang sebagai
pelanggaran hak asasi manusia, dan itu merupakan faktor memalukan yang
harus dipertimbangkan. Meskipun sensitif, isu-isu ini tertuju kepada kami dan
memaksa kita untuk mencari solusi terbuka dan debat yang berani.Uni Eropa
telah memutuskan untuk menarik akses perdagangan preferensial Sri Lanka
ke pasar Uni Eropa setelah gagal memperbaiki catatan hak asasi
manusianya. Konsesi akan dihentikan pada tanggal 15 Agustus secara
sementara setelah Sri Lanka menolak untuk melaksanakan konvensi hak
asasi manusia. Kesepakatan, yang dikenal sebagai “GSP Plus”, memberikan
manfaat perdagangan 16 negara berkembang dengan imbalan pada paket
komitmen.

Pada akhirnya, saya ingin membuat konstitusi yang jelas dan
sederhana. Bahkan militer bukanlah milik pribadi pemerintah atau pemimpin
politik.ini milik publik dan dijalankan dengan keuangan publik.Pemerintah
memegang semua sumber daya publik, badan dan lembaga, termasuk militer
dalam kepercayaan bagi masyarakat.Oleh karena itu, pengeluaran untuk
militer juga harus sah dibenarkan dan dengan demikian harus ada hubungan
antara pengeluaran tersebut dan memiliki tujuan utama militer.Oleh karena
itu, tidak ada pembenaran apapun untuk alokasi keuangan kepada
departemen pertahanan untuk kegiatan non-militer.Jika militer digunakan

49‘