Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6
34
a. Ideologi. Melihat sejarah terbentuknya Kerajaan Kamboja
sampai Kamboja menjadi negara merdeka berbentuk kerajaan dengan
Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Pemerintah berusaha
merangkul semua golongan dan bersama-sama dengan pihak kerajaan
menentukan Trilogi atau Falsafah hidup bangsa Kamboja, yaitu:
Nasionalisme-Agama-Raja. Tiga dasar inilah yang menjadi falsafah
kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Kamboja. Tetapi
berdasarkan konstitusi yang menganut sistem demokrasi liberal,
pluralisme dan ekonomi pasar.
Hal paling utama dalam menjalinkan kerjasama adalah paham
ideology negara. Perbedaan ideologi yang dianuti akan menjadi satu
hambatan kerjasama antar negara. Indonesia menerapkan ideologi
Pancasila yang merupakan ideology yang lahir dari rakyat sendiri yang
nyatanya berbeda dari Kamboja.
b. Politik. Keadaan politik Indonesia dan Kamboja boleh
dikatakan mengalami pasang surut turut mewarnai keutuhan kerjasama
yang telah terjalin ini. Untuk menarik simpati negara-negara barat
dibidang politik, Kamboja dan Indonesia berupaya bersifat demokratis
dengan menegakan supremasi hukum, HAM dan lingkungan hidup.
Indonesia yang telah mengatur perjalanan politik kearah negara yang
lebih demokrasi sedangkan Kamboja baru memulainya (September
1993). Kestabilan politik turut memainkan peran utama karena situasi
negara yang stabil dan kukuh bersandar pada kestabilan politik yang
utuh dan tangguh. Dengan semakin kuatnya hubungan antara rakyat
Kamboja dengan negara-negara Asean, akan semakin banyak rakyat
Kamboja yang menggunakan system hukum internasional dalam upaya
peningkatan optimalisasi peran angkatan bersenjata Kamboja.
