Page 20 - Perpustakaan Lemhannas RI

4

bahwa keberadaan postur pemimpin informal di daerah memiliki massa
yang cukup kuat dan berpengaruh langsung dalam kehidupan di tengah
masyarakat merupakan faktor penting yang tidak dimanfaatkan secara
optimal menjadi semakin maraknya konflik sosial di daerah. Selanjutnya
apabila mencermati action plan penanganan konflik sosial saat ini,
pendekatan penanganan konflik sosial di daerah masih mengedepankan
kepentingan keamanan, daripada kepentingan dialogis cara damai, yang
akibatnya permasalahan menjadi tidak tuntas sampai ke akar rumput,
bahkan dapat dikatakan menjadi api dalam sekam, seperti konflik sosial di
Poso yang dulu bersifat terbuka dan horizontal berubah menjadi tertutup
dan pelakunya misterius8 yang berkepanjangan dan terus berkembang,
damai dipermukaan namun konflik dibawah permukaan. Demikian juga
halnya dengan model manajemen penanganan konflik sosial di daerah
saat ini, belum bersinergi, terintegrasi dan berkesinambungan masih
mengedepankan kepentingan sektoral berjalan masing-masing dan
sedemikian sulit bersinergi dalam merespon permasalahan. Model
manajemen konflik tersebut seakan menjadi anomali yang sejati
menyelesaikan konflik, menjadi menciptakan konflik untuk kepentingan
politisi, terbukti maraknya penolakan publik terhadap kebijakan
pemerintah9, akibatnya penanganan konflik sosial tidak pernah tuntas
sampai ke akar rumput dan terus berkembang menjadi api dalam sekam
yang setiap saat akan timbul tenggelam, pada akhirnya akan melemahkan
kualitas Tannas. Berbagai upaya pemerintah Republik Indonesia (Rl)
dalam menyikapi hal tersebut tentunya telah dilakukan, seperti halnya
diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (UU Rl) Nomor. 7
Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan yang terakhir
pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 02
Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

8 Hasrullah, "Dendam Konflik Poso dari perspektif politik" PT. Gramedia Pustaka Utama
Jakarta 2009, him 23.
9 Dwiyanto Indicihono, "Public Disobedience, Telaah Penolakan Publik terhadap Kebijakan
Pemerintah Rl" PT. Gava Media Yogyakarta, 2009, him 11.