Page 19 - Perpustakaan Lemhannas RI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum.

Semangat reformasi menginginkan adanya perubahan di segala aspek
kenegaraan menuju tata pemerintahan yang baik (good governance) dan
pemerintahan yang bersih (clean government). Beberapa karakteristik dari
tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih antara lain rule of
law, transparancy, accountability, profesionalism, participation, responsive­
ness, equality, concecus, effective and efficience (aturan hukum dijadikan
landasan, transparansi, dapat dipertanggung jawabkan, profesionalisme,
partisipasi, responsif, adanya kesamaan, konsensus, efektif, dan efisien).1

Perkembangan politik dan demokrasi juga telah merubah paradigma
dari sentralistik menjadi desentralistik yang ditandai dengan adanya tuntutan
masyarakat terhadap rasa keadilan, ketentraman, perlindungan hukum,
keamanan dan kesejahteraan semakin meningkat, hal ini sejalan dengan era
reformasi dimana masyarakat menuntut perbaikan pelayanan pemerintah
disegala bidang. Namun pada kenyataannya kesenjangan antara harapan
dan kenyataan dilapangan masih jauh dari tuntutan dan harapan masyarakat.
Kesenjangan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan nasional ini
menyebabkan masyarakat cenderung mencari solusi sendiri yang mereka
anggap benar atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Bagi pelaku
tindakan anarkis cara-cara ini dianggap sebagai cara yang paling ampuh dan
benar dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Kondisi perkembangan konflik sosial diatas berkembang seperti bola
salju yang makin membesar dan meluas membakar emosi, pada
kenyataannya dilapangan telah berkembang dan menjadi rangsangan
terhadap terjadinya konflik sosial dan unjuk rasa yang berlanjut pada tindakan
anarkis, yaitu tindakan yang melawan penguasa atau pemerintah yang
dianggap sebagai alat penindas dan mengekploitasi sumber daya kekayaan

1 Muladi, dalam pidato ilmiah dalam rangka dies natalis ke - 60 PTIK dan wisuda sarjana ilmu
kepolisian tentang pengaruh demokratisasi dalam pengembangan manajemen penegakan
hukum, Jakarta, 17 Juni 2006.