Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

72

Pembangunan infrastruktur sejauh ini pada hakikatnya telah memberi landasan
yang mendukung kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini tercermin dari
pengembangan sumber daya air yang telah menjadi pendukung program ketahanan
pangan, dan menjadi sumber air bagi penyediaan air minum dan air untuk berbagai
keperluan lainnya seperti pembangkit listrik tenaga air dan pengendalian banjir yang
kesemuanya mendukung pengembangan perkotaan, industri dan sektor jasa. Dibidang
jalan, telah terbangun Aset Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Jalan
Tol dengan panjang keseluruhan 346.000 km (Menteri PU, 2005), yang telah
menghubungkan berbagai pusat permukiman dan pasar, sehingga memberi manfaat
terutama meningkatnya mobilitas distribusi berbagai produk barang dan jasa dalam
ekonomi nasional. Sistem air bersih yang terbangun melayani 45 juta atau 40%
penduduk perkotaan dan 7 juta atau 8% penduduk perdesaan (Menteri PU, 2005), dan
pembangunan prasarana lingkungan permukiman tersebar di kota besar dan sedang
telah memberi manfaat meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berpenghasilan
rendah, meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal, serta terbukanya kesempatan
keija.

Pemerintah memiliki kewenangan dalam hal regulasi yang sifatnya wajib
(mandatory) bagi masyarakat, sehingga diharapkan dengan adanya regulasi yang
mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan membuat industri
infrastruktur berkembang ke arah yang lebih baik. Berdasarkan penelitian, industri
konstruksi memiliki sumbangsih terhadap peningkatan ekonomi, kerusakan
lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga harus dicari jalan tengah agar
pembangunan tidak mengorbankan generasi yang akan datang. Dalam suatu studi
kelayakan maka manfaat harus lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan
dikeluarkan. Manfaat yang diterima tidak hanya manfaat langsung bangunan
infrastruktur tersebut tapi juga manfaat akibat lingkungan yang teijaga.