Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara,
sekaligus lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta
mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan
{non discrim inative) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tinjauan kepustakaan yang disajikan di bawah ini adalah hasil
penelitian akademis mengenai optimalisasi layanan pengadaan secara
elektronik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
• Pemerintah daerah yang ingin berhasil dalam melakukan adopsi dan

implementasi e-procurem ent dalam sistem pengadaan barang dan
jasanya harus bisa mengolah beberapa faktor-faktor, terutama faktor
kepemimpinan. Pemimpin yang mempunyai komitmen yang kuat
akan menjadi motor penggerak keberhasilan implementasi e-
procurem ent (Didik Wisnunugroho, 2010).
• Kinerja LPSE dapat dilihat melalui 3 (tiga) iiidjkator, yaitu
produktifitas, responsifitas dan akuntabilitas. Pelaksanaan e-
procurem ent kurang dapat berjalan dengan optimal karena SDM di
LPSE masih kurang d> bidang teknisi (Fahmi Adrian, 2012).
Penelitian dalam kertas karya perorangan berikut ini bertujuan untuk
pengembangan kebijakan yaitu menyusun konsepsi optimalisasi LPSE
terhadap peningkatan dunia usaha, ketika LPSE berfungsi secara optimal,
pengaruhnya akan signifikan terhadap dunia usaha. Pengadaan
barang/jasa yang dibutuhkan oleh pemerintahan atau suatu instansi akan
mudah di sosialisasikan dan para penyedia barang/jasa akan mudah
mendapatkan proyek juga, sehingga terjadi simbiosis mutualisme dari
berbagai pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan penggunaan secara
optimal LPSE akan dapat meningkatkan peran dunia usaha.