Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16

42

           jumlah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan masih banyak
           dikelola oleh negara lain karena keterbatasan teknologi dan
           kurangnya SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, perhatian dari
           pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan agar SKA yang
           ada dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat,
          serta mencegah kegiatan illegal dan klaim kepemilikan negara lain.

          d. Aspek Ideologi. Sebagai ideologi nasional, dasar negara,
          falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah menjadi
          kesepakatan bersama, Pancasila diyakini mampu membimbing dan
          mengarahkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk
          mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Nilai-nilai Pancasila sebagai
          dasar negara menjadikan setiap tingkah laku dan pengambilan
          keputusan para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintah
          harus selalu berpedoman pada Pancasila. Sebagai falsafah hidup
          atau pandangan hidup, Pancasila mengandung wawasan, hakikat,
          asal, tujuan, nilai, dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan
          kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial. Falsafah
          hidup bangsa mencerminkan konsepsi yang menyeluruh dengan
          menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai faktor sentral
          dalam kedudukannya yang fungsional terhadap segala sesuatu
         yang ada. Kelima nilai dasar yang tercakup dalam Pancasila
         memberikan makna hidup dan menjadi tuntutan serta tujuan hidup
         bangsa Indonesia24. Akan tetapi, era globalisasi dan perkembangan
          ideologi dunia telah mempengaruhi tata nilai dan gaya hidup bangsa
         Indonesia yang banyak menyimpang dari nilai dan norma yang
         terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan
         pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa yang
         disertai dengan pengamalan yang konsisten baik oleh aparat
         pemerintah maupun segenap komponen masyarakat dalam setiap
         kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

24Pokja Ideologi Lemhannas RI, BS. Ideologi PPRA Ll Lemhannas RI tahun 2014
   11   12   13   14   15   16   17   18