Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 13

serta tata pemerintahan yang baik, bebas KKN dan peningkatan pelayanan yang
           prima.

  17. Perkembangan Regional

                   Secara regional perkembangan reformasi secara umum atau reformasi birokrasi
          secara khusus sudah terlebih dahulu dilakukan oleh beberapa negara baik wilayah
          negara-negara Asia, wilayah Pasifik dan beberapa negara ASEAN lainnya.
          Perkembangan perubahan yang mendasar ini tentu saja akan berpengaruh juga
          terhadap Indonesia, dan momen yang paling tepat muncul setelah tumbangnya
         pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998.

                  Untuk kawasan regional Asia Timur beberapa negara telah memulai reformasi
         birokrasi, misalnya negara China (sekarang Tiongkok) sudah melakukan reformasi
         ketika masih dalam bentuk kerajaan seperti apa yang dikemukakan oleh Taufiq Effendi.
         Tiongkok melakukan reformasi birokrasi pertama kali pada masa Dinasti Song yang
         berkuasa antara 960-1279. Perdana Menteri Wang Anshih yang pertama kali
         melakukan reformasi birokrasi dan reformasi pertanian dengan membentuk undang-
         undang baru yaitu Xin-fa (kebijakan baru). Pada era modern, Tiongkok memulai
         reformasi birokrasi sejak politik buka pintu, yang antara lain menyebutkan bahwa
         Tiongkok telah melakukan reformasi birokrasi sebanyak 6 kali sekaligus juga
         melakukan reformasi bidang pertanian yaitu dalam periode tahun 1978-2008.42

                  Demikian pula Jepang sebagai salah satu negara kawasan Asia Timur telah
        melakukan reformasi sejak tahun 1860-an dengan programnya yang disebut Restorasi
        Meiji, yang merupakan reformasi bidang politik dan sosial yang mendasari reformasi
        bidang lainnya, seperti apa yang dikutip oleh Taufiq Effendi dari buku karangan
        Akamatsu.43 Lebih lanjut lagi Taufiq Effendi mengutip buku tersebut bahwa dalam era
        modern, Jepang melakukan reformasi administrasi secara intensif sejak tahun 1960-an,
        bahkan pada tahun 1996, Perdana Menteri Hashimoto mengajukan paket Undang-
        undang reformasi kepada parlemen.

42 Taufiq Effendi, Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi, 2013, Jakarta, Konstitusi Press
   Akamatsu, 1972, Meiji 1868:Revolution and Counter-revolutioan in Japan, yang dikutip Taufiq Effendi

                                                                      37
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17