Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 4

4

 Peraturan Pemerintah Mo. 23 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 yang
 mengatur tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing (jaman
 Hindia Belanda dan Inggris) menjadi milik bangsa Indonesia; Tahun 1967
 keluar Instruksi Presiden (IN PRES) Nomor 17 tentang pengarahan dan
penyederhanaan perusahaan negara kedalam tiga bentuk ; perjan, perum
dan persero;Tahun 1980 dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 40
tentang tim pembina industri hankam (TPIH); tahun 1984 dikeluarkannya
keputusan presiden nomor 6 tentang pembentukan dewan pembina industri
strategis (DPIS); pada tahun 1989 telah dikeluarkannya dua Keputusan
Presiden (Keputusan Presiden Nomor 44 tentang pembentukan badan
pengelola industri strategis /BPIS dan Keputusan Presiden Nomor 56
tentang revisi pembentukan dewan pembina industri strategis/ DPIS); Pada
tahun 1998 Indonesia terkena krisis moneter yang berdampak pada
banyaknya industri nasional yang tumbang (bangkrut) pada tahun yang
sama dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 64 tentang penggantian
nama badan pengelola industri strategis menjadi PT. Bahana Pakarya
Industri Strategis (BPIS) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUM N ) yang
mengkoordinasikan dan mengontroi seluruh saham 10 BUMNIS.

         Pada tahun 1998 terjadi krisis moneter yang dampaknya dari krisis
tersebut beriangsung sampai dengan tahun 2001. Sedangkan PT. BPIS
belum bisa berperan sebagaimana layaknya holding company sehingga
pada tahun 2001 tersebut dikeluarkan keputusan presiden nomor 45
tentang pembubaran P T. Bahana Prakarya Industri Strategis (P T. BPIS)
dan kembali menjadi BUMN dan pada era Kabinet Indonesia Bersatu jilid-l,
BUMN industri strategis tadi disebut sebagai Industri Pertahanan serta
memperoleh prioritas utama untuk diberdayakan secara maksimal guna
pemenuhan alutsista TN I dan almatsus POLRI dalam rangka kemandirian,
selanjutnya pada era Kabinet Indonesia Bersatu jilid-II, telah dikeluarkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42, tanggal 17 juni 2010
tentang Komite Kibijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai badan yang
bertugas untuk mengkoordinasikan perumusan, pelaksanaan dan
pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan. adapun visi dari
grand strategy KKIP adalah : terwujudnya industri pertahanan yang maju,
   1   2   3   4   5   6   7   8   9