Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

40

d. Aspek Politik. Kondisi perpolitikan di Indonesia yang stabil pasca

Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dapat menjadi modal untuk penegakan

demokrasi yang merupakan nilai-nilai Pancasila. Salah satu indikator politik

yaitu kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini semakin membaik seperti

apa yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa

indikator Demokrasi Indonesia (IDI) naik 1,05 poin yang pada 2012 adalah

62,63 poin, atau naik di 2013 mencapai 63,68 poin. Namun demikian hal lain

yang juga menjadi indikator politik adalah hubungan antara pemerintah pusat

dan daerah menunjukkan sebaliknya. Pada 2011 saja Kementrian Dalam

Negri (Kemdagri) menemukan 368 perda bermasalah dan telah

membatalkanny

a, bahkan ada Tabel 18.3 Kenaikan Pendapatan

beberapa perda

tidak YANG KAYA MAKIN KAYA, \m Kenaikan Pendapatan
mengindahkan
peraturan 8%
diatasnya yang
dibuat oleh INDEKS KEBAHAGIAAN so%/m6»_«_«_qa_k_\ Wo
pemerintah
pusat. Artinya Makin btrtambah usia. makin kurang bahaqia ■SV7B- J \ a-^ams -4 t
bahwa apabila M ’2%-4%
dilihat dari 63.94 mwasah

Mlskln bitvyqa
Wenenqat twah

l!%

(7 24t1 25-<0d 41-64 tfc >65tft Palnq Miskin 0%-2%«

C DIndeks Kebahaqiaan Indonesia: "ericmbuhaii ekonomi iefcth dinikmati
penduduk kaya ketiirsbaftg pwduduk miskin
Ste-ncer Dip

produk politik Sumber: BPS 2014
seperti

peraturan perundang-undangan yang ada menunjukkan terdapat pengaruh

dari luar yang mempengaruhi para legislator sehingga beberapa peraturan

perundang-undangan saling tumpang tindih. Hal tersebut di atas

membuktikan bahwa peraturan-peraturan daerah yang dibatalkan oleh

Kemdagri bertentangan dengan nilai-nilai dan semangat Pancasila. Demikian

pula yang cukup ironis adalah adanya peraturan perundang-undangan yang

memberikan hak penguasaan atas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

hingga 90 tahun. Artinya bahwa banyak negara asing telah menanamkan

modalnya atau berinvestasi di Indonesia namun secara tidak langsung

mereka mengendalikan pembuatan kebijakan politik untuk kepentingannya