Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

45

juga oleh Negara Tiongkok dan didorong pula oleh negara maju seperti
Amerika Serikat, Jepang dan Korea.

Di tingkat ASEAN, Komunitas ASEAN 2015 mempengaruhi kondisi tata
kelola di Indonesia. Survei tahun 2013 terhadap IPK Indonesia menunjukkan,
bahwa posisi Indonesia berada pada nomor urut 6 ( enam ) di bawah
Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina, di atas
Vietnam, Laos dan Myanmar. Dalam komunitas lembaga pemeriksa se-
ASEAN atau ASEAN Supreme Audit Institutions ( ASEANSAI ),
pengembangan kapasitas lembaga pemeriksa di kawasan ASEAN untuk
berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menjadi salah satu
program prioritas. Pengembangan kapasitas lembaga BPK di kawasan
ASEAN ini mendapat dukungan dan bantuan keuangan dari lembaga
internasional, diantaranya dari lembaga internasional Pemerintah German
yaitu Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit ( GIZ ), Bank
Dunia, dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank). BPK selaku
salah satu pencetus dan pendiri ASEANSAI, berperan penting dalam
perolehan dukungan pengembangan kapasitas kelembagaan lembaga
pemeriksa se-ASEAN ini, khususnya untuk berperan dalam pencegahan
'korupsi.

IPK di peringkat 6 negara-negara anggota ASEAN serta peran
Indonesia yang sentral di ASEAN maupun ASEANSAi, mendorong upaya
pemberantasan korupsi khususnya pencegahannya dengan lebih kuat, cepat,
efisien, dan efektif. Salah satu diantaranya adalah melalui optimalisasi sistem
pemeriksaan pengelolaan keuangan negara.

18. Perkembangan Lingkungan Nasional

a. Geografi. NRI yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau
mempengaruhi sistem pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
guna pencegahan korupsi. Secara geografi, NRI memiliki potensi
sumber kekayaan alam yang sangat banyak untuk digunakan sebagai
modal pembangunan nasional. Namun, kondisi geografis tersebut juga
berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan negara dan
pemeriksaannya. Dengan kondisi geografis NRI, pemeriksaan