Page 21 - Perpustakaan Lemhannas RI

konflik horisontal antar pendukung calon, juga makin rendahnya partisipasi
masyarakat yang diindikasikan oleh tingginya angka golongan putih atau
tidak memilih. Dalam momentum politik lokal yaitu Pilkada ada pertanyaan
yang bergulir mengenai adanya fenomena tentang rendahnya tingkat
partisipasi masyarakat yang dikarenakan kesenjangan politik antara
lembaga-lembaga politik dengan institusi pemerintahan dengan masyarakat.
Pada pengertian yang luas partisipasi politik bukan saja terbatas pada angka
kuantitas di dalam Pemilu nasional maupun Pilkada, tapi penulis melihat
tingkat kesadaran berpolitik yang rendah apabila ukuran partisipasi politik di
Indonesia dilihat dari angka kuantitas dalam pentas politik lokal dan nasional
untuk itu, diperlukan tingkat kewaspadaan di daerah terkait dalam upaya
pengamanan pilkada yang diterapkan oleh pemerintah dalam menjaga
stabilitas politik guna menjamin ketahanan nasional.

Dalam upaya menjaga keamanan selama pelaksanaan pemilu seperti
sumber informasi yang penulis dapat dari sumber internet,
http://www.dumaiheadlines.eom/2014/05/30/tiga-pola-pengamanan-pemilu-
presiden-2014-di-dumai/, Polri merencanakan 3 macam pola pengamanan
yaitu Pola Aman, Pola Rawan I dan Pola Rawan II.

Yang dimaksud dengan Pola Aman dimana polri menempatkan 2
anggotanya untuk 8 TP S dan dibantu 16 orang dari Linmas. Untuk Pola
Rawan I, polri menempatkan 2 anggotanya untuk menjaga 4 TP S dibantu
dengan 8 Linmas, sedangkan untuk Pola Rawan II, polri menempatkan 2
anggota polri pada tiap 2 T P S dengan dibantu oleh 4 orang Linmas, bahkan
bila tingkat kerawanan tinggi polri menempatkan 2 anggotanya untuk 1
T P S 3.

Untuk TP S yang masuk dalam kategori Aman adalah T P S yang
jaraknya dekat dari komando atau polsek serta tingkat kriminalitasnya
rendah, sedangkan untuk Rawan I, tingkat kriminalitas cukup tinggi dan
jaraknya ke komando memerlukan waktu yang lama dan untuk Rawan II
TP S yang berada pada wilayah ini tingkat kriminalitasnya dan konflik
sosialnya cendrung tinggi, bahkan konflik sosial kerap terjadi dan selain itu,

3Rencana Operasi Mantap Brata 2014 Mabes Polri N om or: R/Renops/259 /1/2013 tanggal
31 Januari 2013 tentang Pengamanan Pemilihan Umum Tahun 2014

3