Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

67

agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

4) Pemerintah bersama DPR membuat peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan pemanfaatan
SIMNAS sehingga dalam kegiatan pemanfaatan SIMNAS
memiliki landasan hukum yang kuat. Proses pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tetap
mewaspadai adanya intervensi dari pihak luar/asing.
Dengan adanya kebijakan berupa peraturan perundang-
undangan ini yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya
pemanfaatan SIMNAS dalam rangka proses pengambilan
keputusan di tingkat nasional. Juga hilangnya perbedaan
pandangan mengenai dampak negatif dari teknologi informasi
dan komunikasi di antara pemakai/pengguna sistem informasi
dan komunikasi sehingga proses pengambilan keputusan
dapat dilakukan secara cepat, tepat dan berdaya guna serta
berhasil guna. Lembaga yang ada juga dapat mempercepat
pertumbuhan TIK di Indonesia secara efisien dan efektif dan
tersinkronisasi dengan baik terhadap seluruh program-
program TIK di Kementerian/ Lembaga. Demikian juga
flagship yang pernah dicanangkan dapat segera
terealisasikan. Demikian juga dengan penggunaan TIK ini
dapat menghasilkan simplifikasi hubungan antara masyarakat
dan pemerintah, yaitu dalam bentuk-bentuk government to
citizen, government to business dan government to
government.

5) Pemda bersama DPRD membuat peraturan daerah
yang terkait dengan pemanfaatan SIMNAS dengan mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang dibuat Pemerintah
dan DPR. Proses pelaksanaannya pun harus dilakukan
sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilakukan
pengawasan yang melekat agar tidak terjadi hal-hal yang