Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

37

demikian WNI penduduk perbatasan sudah terbina dan terkooptasi
oleh pengaruh negara Malaysia sehingga mereka mengalami
kelunturan rasa kebangsaan dan nasionalisme untuk memperkokoh
kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Sementara itu
para birokrat yang ada di pemerintahan membiarkan proses
“malaysianisasi” ini terus berlangsung dan ini menunjukkan gejala
bahwa birokrat sendiri juga mengalami hal yang sama dengan yang
dialami oleh masyarakat yaitu lunturnya rasa kebangsaan, cinta tanah
air dan nasionalisme untuk memperkokoh kesatuan wilayah dan
persatuan bangsa sehingga keberpihakan dan kepedulian baik dalam
bentuk pembinaan melalui program-program pembangunan nasional
dan daerah yang pro perbatasan sangat minim, termasuk untuk
pembangunan konektivitas transportasi.

b. Kurangnya kapasitas dan kemampuan BNPP

Dengan adanya BNPP, pembangunan di daerah perbatasan
Kalimantan memang menunjukkan kemajuan. Namun demikian saat
ini masih muncul beberapa masalah seperti konektivitas transportasi
yang rendah, banyak daerah yang masih terisolasi dan tertinggal,
rendahnya kesejahteraan masyarakat setempat, daerah perbatasan
belum benar-benar menjadi halaman depan NKRI, percepatan dan
perluasan pembangunan ekonomi belum optimal, penyerapan tenaga
kerja termasuk penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin
belum optimal, potensi wilayah masih belum dioptimalkan
pemanfaatannya dengan baik, kepadatan dan penyebaran penduduk
tidak merata, rendahnya kualitas hidup dan rendahnya kesejahteraan,
dan mudahnya paham asing dan budaya asing masuk ke wilayah
perbatasan. Sehingga keberpihakan pemerintah belum diwujudkan
pada tingkat implementasi dalam bentuk program dan anggaran yang
memadai, tetapi masih pada tingkat kebijakan. Fakta ini menunjukkan
bahwa BNPP belum mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang
diembannya karena kurangmya kapasitas dan kemampuan BNPP.