Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara dalam kasus
dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi58.
2) Kurang dipahaminya kebebasan berdemokrasi sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila yaitu musyawarah mufakat
dengan semangat kekeluargaan. Hal ini ditunjukan dengan
banyaknya unjuk rasa anarkis, seperti disampaikan kepala
BPS " Aspek hak politik Indonesia mengalami penurunan
sejak 2009 dari 54,60 turun menjadi 46,25 pada 2013, makin
banyak demo anarkis digabung dengan kekerasan maka
menurunkan aspek hak politik"59.
3) Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan
atau undang-undang. Undang-undang merupakan keputusan
bersama ( Eksekutif dan le g ista tif) yang mengatur ketertiban
dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dilaksanakan.

Hal ini dapat dilihat masih banyaknya masyarakat f yangf

melakukan pelanggaranv terhadap Undang-undang, seperti
disampaikan Polda Sumut f Pada' Lebaran 2013, terjadi
11.273 pelanggaran lalu lintas, 263 tindak krim inalitas60.
4) Kurang ketauladanan wakil-wakil rakyat dalam
musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini
dapat dilihat dari peristiwa pemilihan ketua DPR Rl 2014-2019
” Ricuh pemilihan ketua DPR Rl, karena makin ricuh. Pada
akhimya, sidang dilanjutkan kembali hingga dini hari.
Hasilnya, pimpinan sidang menyetujui Ketua DPR dari Fraksi
Golkar setelah PDIP, PKB, Hanura, dan Nasdem melakukan
aksi walk out "61.
5) Kurang terwujudnya melaksanakan kesepakatan yang
telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat bahwa adanya

58http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2335/1/skandal.suap.impor.daging.sapi , unduh

6 juii 2014

59http://www.enciety.co/bps-indeks-demokrasi-tentukan-kepercayaan-investor/, unduh 1

aqustus 2014

6dhttp://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=297530: pol -

da-kecelakaan-menurun&catid=14:medan<emid=27, unduh 11 juli 2014

61 https:/7id.birite.yahoo.cQmfiotQ/ricuhny^ dpr- rn 1412186425-slides

how/, unduh 6 oktober 2014

25