Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

Di samping sebagai negara hukum, Indonesia pun menganut paham
negara kesejahteraan (welfare state). Pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 kiranya
memperlihatkan dianutnya teori negara kesejahteraan sebagai penjabaran
Pembukaan UUD 1945.1 Konsepsi Welfare State memberi peluang amat
besar kepada pemerintah untuk mengatur bidang-bidang kehidupan
masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.23

Pemerintah dalam bekerja untuk mencapai kemakmuran seluruh
masyarakat sebagai pihak penguasa memiliki posisi kuat karena memiliki
kekuasaan {power), dibandingkan dengan masyarakat atau anggota
masyarakat yang dilayaninya. Kekuasaan tersebut apabila tidak diawasi
pelaksanaannya, ada kecenderungan untuk disalahgunakan. Lord Acton,
seorang pakar ilmu politik mengatakan : “power tends to corrupt, obsolute
power tends to corrupts absolutl/’. 3 Untuk itu, dalam melaksanakan
pemerintahannya, pemerintah perlu mendapat pengawasan dari dalam
(kontrol intern) dan dari luar (kontrol ekstern).

Istilah pengawasan dikembangkan dalam ilmu Manajemen karena
memang pengawasan merupakan salah satu unsur kegiatan pengelolaan
organisasi. Mengenenai pengertian pengawasan, George R. Teryy
menyatakan, “Control is to demine what is accomplished evaluate it, and
apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with the

1 Tjandra, W. Riawan. 2009. Peradilan Tata Usaha Negara PTUN Mendorong
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Yogyakarta: Universitas Atma
Jaya, Yogyakarta, hal. 126.
2 Pudyatmoko, Y. Sri, et. al, 1996, Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu
Fungsi Kontrol Pemerintah, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal. 59
3Siahaan, Lintong Oloan, 2005, Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa
Administrasi di Indonesia, Perum Percetakan Negara Rl, Jakarta, hal. 21.

1