Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

91

II. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang DasarNRI Tahun 1945

UU Rl No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan UU Rl No. 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas UU Rl No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara dan UU Rl No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU
Rl No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU Rl No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelengara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme

UU Rl No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU Rl. No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

UU Rl No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

UU Rl No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum
UU Rl No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum bagi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Peraturan Pemerintah Rl No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

III. Disertasi, Thesis, Majalah, Surat Kabar, Makalah, Artikel,
Kamus:

Abdillah, Pius, et.al, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Arkola, Surabaya.

Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik No. 52/07/Th. XVII, 1 Juli 2014
Fajrurrahman, Febby, Pelaksanaan Putusan dan Fungsi Kejurusitaan di
Peradilan Tata Usaha Negara, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun
XXVII, No. 329 April 2013.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Umum Bahasa Indonesia,
Edisi Ke-empat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Fachruddin, Irfan, 2003, Konsekuensi Pengawasan Peradilan Administrasi
Terhadap Tindakan Pemehntah, Disertasi, Program Pascasarjana,
Universitas Padjadjaran, Bandung.