Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

keterpaduan atau fungsi terkait di tingkat Mabes dan satuan
kewilayahan optimal dalam memahami pedoman administrasi
kerjasama pendidikan dalam negeri.

b. Terwujudnya kemampuan tertentu personel yang
dibutuhkan untuk mendukung operasional dilapangan.

Hal ini ditandai dengan : 1) Tersedianya SDM Polri yang
unggul di lingkungan Satuan Kerja/Pembina fungsi Mabes
Polri/Polda dengan kriteria handal, kompeten dan professional
untuk melakukan analisis kemampuan personil tertentu yang
dibutuhkan terkait dengan kerjasama pendidikan dalam negeri; 2)
Tersedianya data tentang profil kompetensi yang dibutuhkan dari
masing-masing pembina fungsi; baik di tingkat Mabes Polri maupun
Polda, antara lain tentang prosedur pengajuan usulan rencana
kebutuhan dan evaluasi alumnus hasil kerjasama pendidikan dalam
negeri; 3) Pengusulan macam dan jenjang pendidikan kerjasama
telah mengedepankan aspek prioritas selektif serta kompetensi
yang benar-benar sesuai kebutuhan organisasi.

c. Luasnya Perguruan Tinggi yang memiliki Moll dengan
Polri, terutama Perguruan Tinggi di wilayah-wilayah Polda di
Luar Pulau Jawa.

Hai ini ditandai dengan : 1) Tempat pendidikan dan pelatihan
kerjasama Polri dalam negeri semakin luas, dan masing-masing
Polda di seluruh Indonesia sudah memiliki M oll dengan Polri; 2)
Banyaknya Perguruan tinggi yang memiliki jurusan/program studi
yang sesuai kebutuhan Polri; 3) Terlaksananya MoU Perguruan

74