Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

27

dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen. Untuk mewujudkan tujuan nasional, Orde Baru
melaksanakan pembangunan nasional secara berencana.

Penyelenggaraan Pemerintahan pada masa Orde Baru yang
mencoba mengembangkan demokrasi berdasarkan Pancasila, dalam
perkembangannya lebih bersifat simbolik daripada substantif sehingga
pada tataran praktik kering dari keluhuran makna yang terkandung
- dalam nilai-nilai Pancasila. Bahkan Pancasila dijadikan instrumen untuk
mempertahankan kekuasaan seperti yang dipraktikkan pada masa
Orde Lama, sehingga melahirkan pemerintahan yang sentralistik dan
otoritarian yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Lembaga Eksekutif yang dijalankan lembaga kepresidenan
sangat dominan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat
sentralistik dan otoritarian, maka pelaksanaan semua fungsi
pemerintahan berada di bawah bayang-bayang kekuasaan sentral
lembaga kepresidenan. Aparatur pemerintah dijadikan sebagai alat
politik utama dari partai pemerintah yang berkuasa mengurangi
orientasinya terhadap pengabdian umum dan pelayan publik, la bukan
lagi publik servant yang melakukan publik service, melainkan menjadi
bagian utama dari penguasa dan kekuasaan politik (Tjokroamidjoyo,
2000). Dengan stabilitas yang diterapkan secara berlebihan dalam
pelaksanaan pembangunan, maka kebebasan dan kemerdekaan
menyampaikan pendapat sebagai salah satu bentuk kontrol sosial
terhadap jalannya pemerintahan sangat dibatasi, sehingga
menyuburkan praktik-praktik KKN.

3) Periode 1999 - Sekarang

Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998 yang disertai
dengan tumbangnya Orde Baru, mulai terjadi perubahan peta politik
dan sistem ketatanegaraan, serta perubahan dibidang lainnya yang
tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam sepuluh tahun usia
reformasi dapat disaksikan cukup banyak perubahan dalam berbagai