Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

25

berbangsa dan bernegara mencakup aspek sosial budaya, politik dan
pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakan hukum yang berkeadilan,
keilmuan serta lingkungan.

Namun demikian dalam tataran pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai
Pancasila masih diperdebatkan. Pada tulisan dimuat pada Kompas.Com
tanggal 2 Juni 2010, menyimpulkan pendapat Indra Prawira bahwa
penyelenggara negara atau pemerintah dianggap sebagai pihak yang paling
perlu menerapkan ideologi Pancasila. Sebab, ideologi tersebut merupakan
landasan dasar bernegara. Adapun masyarakat punya banyak ideologi
berkehidupan, seperti hukum agama dan hukum adat/Selanjutnya Indra
menambahkan, Pancasila diciptakan sebagai landasan ideal bagi kehidupan
bernegara, dan selanjutnya, pelaksana negara harus patuh pada ideologi
tersebut. Kepatuhan itu pun hendaknya dijabarkan lewat kebijakan yang
praktis.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan
masih belum optimal. Akhirnya penyelenggaraan pemerintahan tidak memiliki
daya kemandirian dan kebanggaan yang kokoh terhadap bangsa sendiri.
Faham nasionalisme dan patriotisme telah menjadi semu. Para
penyelenggaraan pemerintahan akhirnya memuji dan menghargai bangsa-
bangsa asing yang telah maju, globalisasi/lnternasionalisme telah
melunturkan nasionalisme indonesia.

Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi-indikasi yang terjadi seperti:
pertama, rendahnya pengamalan nilai nilai Pancasila oleh aparatur
pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan; kedua, menurunnya rasa
nasionalisme dikalangan aparatur pemerintah; ketiga, melemahnya jati diri
bangsa ditandai dengan merosotnya nilai-nilai fundamental yang mengikat
integrasi masyarakat dan rapuhnya ikatan sosial; dan keempat, Kurangnya
keteladanan pemimpin dalam mengaktualisasikan nilai nilai Pancasila; kelima,
hendaknya belum disebutkan secara eksplisit bahwa materi RPJP/RPJMN
disusun berdasarkan Pancasila.

Pasang surut aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam dinamika