Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 3
Dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (UU PDRD), Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai
kewenangan pemungutan pajak (taxing right) yang relatif lebih besar
dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya, Pemda bukan saja hanya
memiliki kewenangan pemungutan pajak yang terbatas tetapi juga bersifat
residual. Tidak mengherankan jika kebanyakan Pemda tidak dapat
menjadikan penerimaan pajak daerah sebagai sumber penerimaan yang
utama. Akibatnya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah Pusat
dengan segala nama dan bentuknya masih sangat tinggi.
Selain pajak Pusat dan pajak Daerah, pemerintah Indonesia
juga melakukan pungutan negara yang disebut dengan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP adalah seluruh penerimaan
Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (Pasal 1
angka 1 UU No. 20 Tahun 1997). PNBP dipungut atau ditagih oleh Instansi
Pemerintah (Departemen dan Lembaga Non Departemen) sesuai dengan
perintah UU atau PP atau penunjukan dari Menteri Keuangan,
berdasarkan Rencana PNBP yang dibuat oleh Pejabat Instansi
Pemerintah tersebut.4
Banyaknya jenis pemungutan PNBP oleh berbagai lembaga negara
(lihat lampiran 4.1) semakin menambah kerumitan dan ketidakjelasan
sistem perpajakan nasional, yang berujung pada ketidakpastian hukum di
bidang perpajakan. Akibatnya, rakyat semakin apatis terhadap pemenuhan
kewajiban sebagai Warga Negara kepada Negara.
Uraian di atas menunjukkan bahwa sebenarnya banyak sekali jenis-
jenis pungutan yang dilakukan oleh Negara, baik di tingkat pemerintah
pusat maupun di tingkat pemerintah daerah. Ironisnya, banyaknya
pungutan ini tidak berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan
dan peningkatan kualitas SDM (lihat lampiran 4.2 dan 4.4).
Pemerintah menyadari ketertinggalan yang saat ini dialami oleh
bangsa ini sehingga berusaha mempercepat akselerasi pembangunan
dengan memprioritaskan peningkatan kualitas SDM dan daya saing
4 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), diunduh dari http://www.jdih.bpk.go.id/
informasihukum/TentangPNBP.pdf
5
