Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

* LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI______________________________________30
sekitar 2 persen. Artinya, porsi kredit untuk sektor UKM ternyata menurun
ditahun 2010 bila dibandingkan dengan tahun 2009. Secara hipotetis, boleh
jadi, bila sektor ini m endapat 50 persen alokasi kredit nasional akan
dapat mendongkrak kontribusinya ke ekspor nonmigas menjadi sekitar
6 0 persen (saat ini, 20 10 , 20% ) atau mungkin akan menyumbang PDB
lebih dari 75 persen (saat ini, 2010, 56% ). Perlakuan yang tidak
berim bang ini am atlah bertolak belakang dengan sumbangsih sektor
informal kepada penanggulangan dari dam pak krisis 2007
sebagaim ana disebutkan oleh Sri Hartati Sam hadi42:
“...... saat krisis melanda negara ini tahun 1997, sektor informal terbukti mampu
menunjukkan ketangguhan dan mampu menjadi peredam (buffer) gejolak di pasar
kerja perkotaan dengan menampung limpahan jutaan buruh korban pemutusan
hubungan kerja (PHK) di sektor formal. Keberadaan sektor informal membuat angka
pengangguran dan kemiskinan tidak meledak sedahsyat yang ditakutkan.”

b. Fasilitas dan Program Pem erintah untuk Sektor Inform al
Dua tahun terakhir sektor informal mendapat perhatian yang

“leb ih ” dari pem erintah, sehingga m ereka memiliki “sedikit akses” ke
dunia perbankan, yaitu dengan diluncurkannya program Kredit Usaha
Rakyat (KU R). Kredit Usaha Rakyat diluncurkan atas kerja-sama
bebarapa Kementerian dan dikoordinasikan oleh Kementerian
Koordinator Keuangan dengan mengajak dunia perbankan, terutama
perbankan BUMN untuk memberikan kredit modal kerja atau investasi
dengan bunga yang lebih ringan, dan sebagian risiko dibebankan
kepada pemerintah, sehingga diharapkan perbankan tidak takut-takut
dalam mem berikan kredit kepada sektor ini
Fasilitas-fasilitas yang diberikan dalam program KUR adalah:

• Suku bunga pinjaman yang lebih rendah dari tingkat suku
bunga pasar;

• Bebas agunan bagi nasabah dengan pinjaman sampai dengan
Rp 5 juta;

42 Sri Hartati, 2009, O p Cit.