Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 10
4
Pokja Wawasan Nusantara, Lembaga Ketahanan Nasional R I: BS Wawasan
Nusantara Sub BS Wawasan Nusantara.
Pokja Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional RI : BS
Ketahanan Nasional Sub BS Geostrategi Indonesia.
Pokja Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional RI : BS
Ketahanan Nasional Sub BS Konsepsi Ketahanan Nasional.
Pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Governance, diunduh dari
http.V/repository.usu.ac.id.
Sjahrir, Good Governance di Indonesia, Tinjauan Kritis Good Governance,
http://makalah-hukum.blogspot.com
Sapto, Integritas Nasional dan Good Governance, http://ppsdms.org
Setyani, Nur Hidayati, Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Prinsip
"Good Corporate Governance” Bagi Bank Umum Dalam
Praktek Perbankan Syari’ah, 2010.
Sofian Effendi, Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance
(lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan
Kantor Menteri Negara), 22 September 2005.
____________ , Membangun Good Governance: Tugas Kita Bersama.
Teori Efektivitas, http://al-bantany-112.blogspot.com, 03 November 2009.
http://www.beritasatu.com, 150 Kepala Daerah terlibat Korupsi, 16 Juni 2010.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan
DPRD.
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik (Perubahan
terhadap UU Nomor 2/2008).
