Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15
3
Merujuk pada deskripsi di atas, maka sesungguhnya terdapat banyak
persoalan dalam implementasi Wawasan Nusantara guna pengelolaan
sumber kekayaan alam. Beberapa kelemahan dan kekurangan harus
segera dibenahi, seperti dalam hal kebijakan, institusi dan infrastruktur. Di
samping itu, tentu saja ada sejumlah persoalan mendasar yang
menyebabkan implementasi Wawasan Nusantara guna pengelolaan
sumber kekayaan alam belum dapat berjalan ideal, seperti: lemahnya
implementasi Pancasila dalam pengelolaan SKA; belum optimalnya
peningkatan kesejahteraan rakyat dari hasil pengelolaan SKA; kurang
terkendalinya eksploitasi asing; pelaksanaan otonomi daerah belum sesuai
harapan; serta lemahnya regulasi dan penegakan hukum.
Perlu dipahami bahwa sumber kekayaan alam tentunya
diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat, bukan sebaliknya membawa
kesengsaraan terhadap rakyat.4 Kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo, konflik
antara masyarakat lokal dan antar pusat-daerah dalam kasus Newmont di
Nusa Tenggara Barat, serta peristiwa di Freeport Papua merupakan contoh
nyata betapa pengelolaan SKA di Indonesia sangat rentan menimbulkan
potensi konflik dan disintegrasi, yang tentunya tidak sejalan dengan esensi
Wawasan Nusantara. Di sisi lain, eksploitasi sumber kekayaan alam
Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus dikaji secara fair karena telah
memberikan dampak positif maupun negatif. Dalam konteks daerah penghasil
tambang, maka mereka sudah barang tentu akan memiliki nilai lebih secara
finansial daripada daerah lain yang tidak memiliki hasil tambang.
Dampak negatif yang perlu menjadi perhatian adalah terjadinya
perusakan lingkungan, akan ada batas habis hasil tambang itu sendiri dan
kesenjangan sosial antar daerah. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah
sejauh mana sumber kekayaan alam Indonesia mampu menjadi perekat
wawasan kebangsaan dalam kerangka negara yang berwawasan nusantara.
Atau justru sebaliknya, apakah eksploitasi SKA yang sedemikian rupa dapat
4 Frans Magniz Suseno Tolak Bakrie Award karena Masalah Lumpur Sidoarjo (salah satu
pengelolaan SKA yang bertolak belakang terhadap kesejahteraan rakyat) pada tahun
2007.
