Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

93

governance dalam rangka mengokohkan ketahanan nasional.
Sayangnya, partai politik masih menghadapi sejumlah persoalan
yang membuatnya belum dapat menjalankan peran dan
fungsinya secara optimal. Pokok persoalan tersebut adalah:
lemahnya pemahaman dan implementasi Pancasila sebagai
ideologi nasional; lemahnya pemahaman dan implementasi
Sistem Menejemen Nasional; rendahnya kualitas profesionalitas,
integritas dan kepemimpinan SDM partai politik; rendahnya
kepedulian dan solidaritas sosial terhadap persoalan bangsa;
dan lemahnya implementasi penegakan peraturan perundang-
undangan terkait partai politik.
d. Akibat belum optimalnya peran dan fungsi partai politik tersebut
membawa implikasi berupa belum terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang baik (Good Governance), yang ditandai
dengan, antara lain, rendahnya partisipasi masyarakat dalam
politik, lemahnya penegakan supremasi hukum, proses
demokratisasi yang berjalan terlalu bebas, rendahnya
profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur negara dan
belum efisien dan efektifnya pelaksanaan program
pembangunan.
e. Indikator lain belum wujudnya Good Governance adalah proses
penyaluran kepentingan masyarakat dalam Tata Kehidupan
Masyarakat dalam Sismennas sebagai arus masuk bagi
kebijakan publik menjadi terhambat, transparansi dan
akuntabilitas juga belum tampak. Selain itu, paktek politik
transaksi dalam rekruitmen poltik menyebabkan kebijakan-
kebijakan pemerintah seringkali diambil berdasarkan pertukaran
kepentingan atau tekanan kepentingan sehingga sulit untuk
menjadikan kepentingan penegakan hukum menjadi prioritas
Politik transaksi dalam rekruitmen politik membuat pemerintahan
kehilangan peluang untuk mendapatkan SDM-SDM bangsa
terbaik, termasuk representasi kaum perempuan dan kelompok
minoritas, guna menduduki jabatan publik.