Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

nasional Indonesia dengan lingkungan internasional yang selalu berubah. Tidak
dapat dipungkiri perlunya politik luar negeri yang luwes dan flexible untuk
menghadapi segala tantangan dimaksud. Perubahan lingkungan internasional
tersebut tidak hanya disebabkan oleh dinamika hubungan antar negara tetapi
juga perubahan isu, dan munculnya aktor baru dalam hubungan internasional
yang berupa non-state actors.

Sementara itu Fiji yang mendapat kemerdekaan penuh dari Inggris
sekaligus menjadi anggota persemakmuran pada 10 Oktober 1970. Konstitusi
yang berlaku saat ini adalah Konstitusi 1997 yang mengubah nama resmi negara
dari “Sovereign Democratic Republic of Fiji” menjadi “Republic o f the Fiji Islands"
Presiden dipilih oleh The Great Council o f Chiefs (Dewan Raya Pemuka Adat)
dan merupakan Kepala Negara, lambang persatuan serta Panglima Tertinggi
Angkatan Bersenjata. Pemerintahan dijalankan oleh Kabinet Parlementer yang
dipimpin oleh Perdana Menteri.

Fiji menganut sistem multi-partai. Partai politik terbesar yang terdapat di
Fiji adalah Soqosoqo ni Duavata ni Lewenivanua (SDL), yang merupakan partai
penduduk pribumi Fiji dan Fiji Labour Party (FLP), yaitu partai yang mewakili
kepentingan warga keturunan India. Namun keanggotaannya terbuka bagi etnis
mana pun.

Penduduk Fiji menurut sensus tahun 2007 berjumlah 827.900 orang.
Masyarakat Fiji merupakan masyarakat yang multi-rasial dan multi-etnik terdiri
dari 473.983 jiwa (57,25%) penduduk asli Fiji, 311.591 jiwa (37,64%) keturunan
India dan 5% penduduk lain-lain seperti Rotuman dan Pasifik lainnya, Eropa,
serta Cina dan Asia Timur lainnya. Agama yang dianut Kristen Methodis (51%),
Hindu (36%), Katholik (8,8%), Islam (7,8%) dan sisanya Mormon, Ba’hai serta
Sikh.

Fiji telah mengalami empat kali kudeta yaitu pada Mei 1987, September
1987, April 2000 dan Desember 2006. Kudeta 5 Desember 2006 dipimpin
Panglima AB, Komodor V. Bainimarama, yang kemudian menjadi Perdana
Menteri sementara. Kudeta tersebut mengundang kecaman dari berbagai
negara, terutama negara-negara Commonwealth dan negara-negara donor,
seperti AS dan EU. Mereka mendesak dilaksanakannya Pemilu dengan segera.

52