Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

PM sementara berjanji melaksanakannya pada Maret 2009.
Fiji yang sudah menjalankan sistem demokrasi parlementer sejak

kemerdekaannya, pada saat ini sedang berusaha untuk mengembalikan sistem
tersebut, setelah empat kali mengalami kudeta. Kudeta-kudeta di Fiji
dilatarbelakangi oleh masalah hubungan antar ras (pribumi dan keturunan India).
Kudeta-kudeta 1987 dan 2000 dimaksudkan untuk menyingkirkan peran politik
keturunan India, sedangkan kudeta 2006 dimaksudkan untuk mencarikan jalan
pendekatan hubungan antar ras. Sejak kudeta tahun 1987 hingga sekarang
terjadi arus migrasi warga Fiji, utamanya (sekitar 90%) warga keturunan India.
Namun masih banyak warga keturunan India yang menjadi tokoh di dunia politik,
ekonomi, perdagangan, pendidikan dan lembaga peradilan di Fiji.

Kepemilikan tanah dan penyewaannya merupakan salah satu masalah
krusial yang perlu penyelesaian, karena mayoritas penduduk asli Fiji, yang
menguasai 90% tanah, tidak ingin merubah status kepemilikan jatuh ke tangan
warga keturunan India, mengingat tanah merupakan elemen penting dalam
kehidupan secara adat. Penguasaan Parlemen secara mayoritas mutlak oleh
parpol yang didukung warga keturunan India dikhawatirkan akan dapat
mengubah ketentuan konstitusional tentang kepemilikan tanah.

Pemerintah sementara juga sudah membentuk National Council for
Building a Better Fiji, yang ditugasi untuk menyusun sebuah People's Charter.
Piagam ini dimaksudkan antara lain untuk membangun kehidupan yang
harmonis semua komponen bangsa Fiji yang terdiri dari berbagai ras, utamanya
pribumi Fiji dan keturunan India. Penyusunan piagam tersebut akan dijadikan
dasar pelaksanaan Pemilu pada 2009

Dari kondisi diatas, perlu dirumuskan Kebijakan, Strategi dan Upaya
pelaksanaan kegiatan, pencapaian dan evaluasi, seperti tersebut dibawah ini.

25. Kebijakan.
Hubungan diplomatik Rl-Fiji dibuka pada tahun 1974 dengan

penandatangan Memorandum o f Understanding oleh Dubes RI dan Komisaris

53