Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12
BAB V
MENINGKATKAN PERAN TOKOH MASYARAKAT, KONTRIBUSI
PERAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN BUDAYA
POLITIK DAN KETAHANAN NASIONAL SERTA INDIKATOR
KEBERHASILANNYA
20. Umum.
Untuk mendapatkan suatu konsepsi meningkatkan peran tokoh
masyarakat yang komprehensif, lebih dahulu perlu ditetapkan kondisi yang
diharapkan dan pengkajian mengenai kontribusinya terhadap budaya politik
dan ketahanan nasional, agar dapat diperoleh formulasi indikator
keberhasilan sebagai tolok ukur. Nurcholish Madjid (1999) menyatakan,
“Sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia adalah sistem politik
yang tidak hanya baik untuk kelompok, tetapi yang sekiranya juga akan
membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia”.42
Artinya, cita-cita politik seharusnya bertujuan untuk mewujudkan kebaikan
bersama secara kemanusiaan, tidak hanya menguntungkan kelompok atau
golongan, terlebih individu tertentu sebagai pemegang kekuasaan. Oleh
karena itu, apapun budaya politik yang dianut, yang terpenting bahwa
penguasa politik jangan menjauh dari realitas rakyat yang telah
memilihnya.
Hubungan antara kepemimpinan informal termasuk tokoh masyarakat
yang mempunyai peran dan fungsi sebagai pendukung peran dan fungsi
pemerintah (kepemimpinan formal) sebagai pembina adalah membuktikan
bahwa sesungguhnya kepemimpinan informal itu merupakan bagian dari
sistem kepemimpinan nasional yang harus senantiasa dipelihara, dipupuk
dan disemaikan agar tujuan untuk mewujudkan kondisi keamanan dan
kesejahteraan rakyat benar-benar dapat tercapai, serta mekanisme
kepemimpinan nasional dan sistem manajemen nasional dapat
terselenggara sebagaimana tersurat dalam konstitusi negara yaitu UUD
42 Madjid, N. (1999). Cita-cita politik Islam era refotmasi. Jakarta: Paramadina.
52

