Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

28

Kebijakan diatas menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki
komitmen terhadap pembangunan kependudukan dan telah berupaya
melakukan pengendalian kuantitas penduduk. Namun demikian adanya
indikasi stagnasi atau peningkatan TFR telah menjadi penyebab
peningkatan pertumbuhan penduduk, dan migrasi secara nasional
dianggap tidak berpengaruh terhadap perubahan jumlah penduduk17,
maka dalam kebijakan kependudukan, Pemerintah menekankan pada
pengaturan fertilitas dan mortalitas. Pengaturan fertilitas dilakukan
melalui Program KB. Program KB dilaksanakan untuk membantu calon
atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan tentang usia ideal
perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal
kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Pengaturan
mortalitas diprioritaskan pada penurunan angka kematian ibu hamil,
penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian
pasca melahirkan, serta penurunan angka kematian bayi dan anak.

Program KB memperoleh tantangan berat sejalan dengan krisis
moneter tahun 1997/1998 kemudian berlanjut menjadi krisis multi­
dimensional yang berujung pada perubahan paradigma pemerintahan
dari sentralisasi ke otonomi daerah. Memasuki era desentralisasi,
program KB melemah karena menurunnya komitmen terhadap program,
baik di tingkat Pusat dan terutama di tingkat Kabupaten dan Kota.
Menurut Ida Bagus Permana18, penurunan kinerja program kemudian
terbukti dengan stagnannya kesertaan ber-KB sekitar 60%, angka
fertilitas sekitar 2,5 per wanita (idealnya 2,1), serta laju pertumbuhan
penduduk mendekati 1,5%. Menurunnya komitmen pemerintah terhadap
program KB diatas berdampak kepada minimnya tenaga penyuluh KB di
lapangan, dan yang lebih krusial lagi adalah kebijakan pembangunan

17 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2012. Buku I I : Grand design
Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035, hal.1.

Ida Bagus Permana, 2011. Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Jakarta :
Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN, hal.1.