Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI

31

secara gratis, namun Rumah Sakit Daerah menarik biaya peiayanan
kesehatan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bagi banyak daerah di Indonesia, parameter kependudukan belum
masuk rencana pembangunan daerah, sehingga anggaran program KB
masih mengandalkan dari BKKBN.

Program pengendalian kuantitas penduduk bersifat lintas sektoral
dan berdimensi multi kompleks, maka diantara sektor terkait tidak dapat
berjalan sendiri-sendiri. Ada beberapa faktor yang mendukung
keberhasilan program tersebut, di antaranya komitmen pemerintah pusat
dan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan peran para tokoh
informal dalam membantu pelaksanaan program tersebut. Misalnya kerja
sama dari semua pihak untuk membantu program KB. BKKBN telah
melaksanakan kerja sama dengan pihak TNI dan Polri untuk dapat
menjangkau masyarakat di daerah terpencil untuk memberikan
penyuluhan tentang KB, sehingga program KB dapat dilaksanakan
secara menyuluruh. Namun meski proses sosialisasi terus berjalan,
nyatanya sinergi dari berbagai elemen tersebut belum memberi hasil
sesuai target. Pasalnya, kesadaran masyarakat untuk menggunakan
kontrasepsi masih dinilai rendah. Hampir 97 persen masyarakat
Indonesia mengetahui tentang program KB, hanya saja pasangan yang
aktif dalam program KB temyata hanya ada sekitar 57 persen saja.
Salah satu penyebabnya adalah kurang professional tenaga program KB
seperti bidan terlatih dan dokter spesialis di daerah yang memiliki
keahlian dan ketrampilan dalam pemasangan IUD, implan, vasektomi
dan tubektomi yang memiliki orientasi jangka panjang. Yang terjadi di
lapangan tenaga medis justru menganjurkan penggunaan pil, kondom
dan suntik yang berorientasi jangka pendek dan menghasilkan uang.

Kurang berhasilnya program pengendalian penduduk di berbagai
daerah dapat ditelusuri juga dari keberadaan lembaga-lembaga atau
organisasi kemasyarakatan penggiat program kependudukan dan