Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5

59

       sisi dalam dari garis dasar59. Sehubungan dengan struktur wilayah
        didominasi oleh laut, dengan lima gugus pulau besar yang dihubungkan
        oleh laut mempersulit implementasi nilai kebersamaan. Luasnya
        Keberadaan laut merupakan kendala bagi pimpinan tingkat nasional untuk
        mengimplementasi nilai-nilai Pancasila terutama nilai keadilan sosial.
        Persebaran pulau, struktur wilayah yang didominasi laut merupakan
        tantangan bagi proses sosialisasi pendidikan pemahaman nilai-nilai
        Pancasila secara merata. Struktur wilayah tersebut juga berpengaruh
        pada perbedaan sifat dan karakter masyarakatnya yang beragam dan
        kompleks sehingga membutuhkan metode yang fleksibel untuk mengatas
        perbedaan dan menyatukannya dalam kerangka nilai-nilai Pancasila.

         b. Demografi
                  Saat ini penduduk Indonesia jumlahnya sudah lebih dari 212 juta

        jiwa dengan indeks pembangunan manusia (Human Decvelopment
        Index)-nya yang masih berposisi pada urutan ke-110 dari 175 negara
         pada tahun 2002, posisi 112 di tahun 2003, dan posisi 111 dari 177
         negara di tahun 2004. Tahun 2005, posisi Indonesia naik ke urutan 110
         (Malaysia urutan 59 tahun 2004 dan 61 tahun 2005), Thailand (urutan 76
         tahun 2004 dan 73 tahun 2005), Filipina (urutan 58 tahun 2004 dan 84
         tahun 2005), dan Vietnam (urutan 111 tahun 2004 dan 108 tahun 2005).
         Pada tahun 2006 Indonesia mengalami kemajuan dengan angka IPM
         mencapai 0,711 dan berada urutan ke-108, mengalahkan Vietnam yang
         mempunyai nilai 0,709 (urutan 109). Pertumbuhan ekonomi Indonesia
         meskipun terns membaik, namun angka kemiskinan masih cukup tinggi,
         yakni 17% tahun 2005 dan sekitar 18% tahun 2006. Pada posisi ini,
         jumlah penduduk Indonesia yang miskin mencapai 27,755 - 32,382 juta

59 Prof. Drs. S. Pamudji, MPA., 1985, Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional, Suatu
  Analisa di Bidang politik dan pemerintahan, Jakarta: Bina Aksara hal 31
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10