Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

64

konstruksi dari ideologi Pancasila masih berkutat pada landasan etik dan
tata nilai, inilah kendala ketahanan ideologis. Pencapaian ketahanan
ideologi Pancasila memerlukan penghayatan dan pengamalan secara
murni dan konsekuen, tidak mengadopsi ideologi lain baik bersifat obyektif
maupun subyektif. Pelaksanaan obyektif adalah pelaksanaan nilai-nilai
Pancasila yang secara tersurat terkandung dalam kebijakan yang
dihasilkannya baik berbentuk peraturan perundang-undangan, aturan
dibawahnya dan segala kegiatan penyelenggaraan negara. Pelaksanaan
subyektif berarti pelaksanaan nilai-nilai tersebut oleh masing-masing
individu pimpinan tingkat nasional dalam kehidupan sehari-hari,sebagai
pimpinan maupun sebagai pribadi, atau anggota masyarakat dan sebagai
warga negara. Indonesia masih berpeluang membangun ideologi
Pancasila sebagai konstruksi ketahanan ideologis terhadap ideologi lain,
karena fondasi etiknya cukup memadai dan kuat.

e. Politik
Perkembangan lingkungan nasional di bidang politik merupakan

perkembangan yang paling menonjol semenjak 1998. Praktik demokrasi
yang cenderung pada haluan demokrasi liberal (bukan demokrasi
Pancasila) berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang diambil pimpinan
tingkat nasional atas nama negara. Politik yang bermakna makna
kekuasaan (pemerintah) dan atau policy yang berarti kebijaksanaan,
mengalami perubahan dari Sentralisasi beralih kepada Desentralisasi.
Jumlah lembaga politik yang terlibat dalam sistem dengan mendirikan
partai politik maupun lembaga politik yang menggunakan jalur partner
komunikasi dalam pengambilan kebijakan publik semakin berkembang
pesat. Setiap lembaga politik tentu saja membawa suatu agenda politik
tersendiri. Untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara
Rl dan keutuhan NKRI, perkembangan politik nasional harus berpedoman
pada Pancasila dan UUD 1945 tanpa menimbulkan lagi perlawanan politis