Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

50

BAB V
KONDISI OMSP TNI YANG DIHARAPKAN

20. Umum.
Bertitik tolak dari tugas TNI untuk "menegakkan kedaulatan negara,

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara"33, maka dalam
melaksanakan tugas tersebut TNI membutuhkan dukungan rakyat.
Dukungan rakyat adalah inti dari kekuatan TNI, tanpa adanya dukungan
rakyat TNI tidak akan ada artinya apa-apa. Untuk itu Kemanunggalan TNI -
Rakyat merupakaan kunci utama keberhasilan TNI dalam pelaksanaan
tugas pokoknya.

Dalam menumbuh kembangkan kemanunggalan TNI-Rakyat
diperlukan media sebagai wadah untuk membangun, membina dan
meningkatkan kemanunggalan TNI-Rakyat, media tersebut adalah
Pemberdayaan wilayah pertahanan (Binter / Binpotdirga / Binpotmar).
Pemberdayaan Wilayah Pertahanan34 adalah segala usaha pekerjaan dan
kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pembinaan,
pengembangan, pengerahan dan pengendalian serta pemanfaatan semua
potensi nasional yang ada di wilayah untuk menjadi suatu kekuatan
kewilayahan yang tangguh guna mendukung kepentingan pertahanan.
Melalui Pemberdayaan wilayah pertahanan sekaligus bersinergi dengan
Pemerintahan di daerah diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai
masalah kesulitan rakyat diantaranya adalah tentang ketahanan pangan.

Penyelenggaraan OMSP TNI yang ditujukan untuk meningkatkan
ketahanan pangan akan berjalan dengan lancar apabila adanya
kesungguhan antara Pemerintahan di daerah dengan TNI untuk
berkerjasama dalam meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Dengan memperhatikan kegiatan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan saat

33 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
34Bujuklak tentang Pedoman Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Aspek Darat; Mabesad : 2009