Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

14

tanah yang subur dan produktif, manufaktur, pertambangan dan
sektor ritel masih ditangan beberapa orang minoritas kulit putih
dan mereka enggan melepaskannya. Masyarakat setempat
tidak berdiri sendiri, mereka memproduksi dihasil tanam di
negara sendiri. Orang-orang asing bertanggung jawab atas alat-
alat produksi, sementara orang-orang lokai penyedia tenaga
kerja saja.

6) Pada tahun 1998 pemerintah Zimbabwe merubah Konstitusi
untuk menghadapi beberapa orang petani kulit putih yang tidak
bersedia menjual tanah mereka untuk redistribusi. Pemerintah
termasuk klausul dalam konstitusi memungkinkan untuk
mengidentifikasi lahan tidur dan memperoleh distribusi tanah.
Pemerintah Inggris kemudian dipimpin oleh Mr Toney Blair tidak
sependapat dengan apa yang pemerintah Zimbabwe lakukan.
Pemerintah Inggris merasa bahwa pemerintah Zimbabwe telah
melanggar hak milik petani kulit putih dan bahwa amandemen
konstitusi itu dimaksudkan untuk menghalangi para petani kulit
putih menggarap tanah mereka.

7) Ada kesalah pahaman diplomatik antara pemerintah Zimbabwe
dan pemerintah Inggris atas pembebasan lahan di Zimbabwe
yang berakhir dijalan buntu. Pemerintah Inggris kemudian
menunjukkan bahwa meskipun ada kesepakatan untuk
mendanai distribusi tanah di Zimbabwe, mereka tidak ada
kewajiban untuk menggunakan uang pembayar pajak Inggris
untuk mendanai distribusi tanah di Zimbabwe. Pemerintah
British kemudian berhenti mendanai program distribusi tanah.
Karena perselisihan ini, pemerintah Zimbabwe diamandemen
untuk memungkinkan wajib memperoleh tanah dari petani kulit
putih tanpa pembayaran tanah. Satu-satunya pembayaran yang
akan dilakukan adalah pada perbaikan seperti bendungan,
bangunan irigasi dll. Alasan untuk tidak membayar nilai tanah