Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

31

Namun apabila kita cermati hasilnya dirasakan belum optimal
terutama disektor pelayanan public dan pengelolaan keuangan
Negara. Demikian pula dibidang kultur atau budaya perilaku yang
belum mencerminkan penyelenggara Negara sebagai abdi atau
pelayan rakyat , terbuka , memiliki integritas dan komitmen yang
tinggi.

Terkait dengan Good governance dapat dilihat dalam
Laporan BPK tentang hasil pemeriksaan kinerja Semester II
Tahun 2012 ditemukan 1.440 kasus ketidakefektifan senilai
Rp1,22 triliun, dan 36 kasus ketidakhematan / ketidakekonomisan
senilai Rp56,73 miliar, serta 12 kasus ketidakefisienan senilai
Rp141,34 miliar. Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan
adanya 1.411 kasus kelemahan pengendalian intern yang
mempengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas
sesuai dengan tujuan pemeriksaan kinerja. Kelemahan tersebut
terdiri atas 36 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi
dan pelaporan, 331 kasus kelemahan sistem pengendalian
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 1.044
kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Selain itu,
pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 108 kasus
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai
Rp408,37 miliar. Data diatas menggambarkan bahwa masih
banyak ditemukan adanya ketidak patuhan terhadap peraturan
perundangan, ketidakhematan dan kelemahan dalam
pengawasan internal yang dapat mempengaruhi efektifitas
efisiensi, dan akuntabilitas kinerja pemerintahanan.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2012
diperoleh data bahwa diantara 520 Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah , BPK memberikan opini 67 (13% )
mendapatkan opini Wajar tanpa pengecualian (W TP), 349 (67%)
Wajar dengan pengecualian , 8 (2%) Tidak wajar ( TW ) , dan 96
(18%) Tidak memberikan pendapat (TMP)