Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

36

Diatas tergambar bahwa hingga tahun 2012 tersangka dan
terdakwa yang ditangani KPK terbanyak dari pejabat eselon I , I I , III
( 107 orang ) , Swasta ( 70 orang ) , Anggota DPR / DPRD 65 orang.
Walikota / bupati/wkil ( 32 orang ) dan ada menteri, kepala lembaga ,
Gubernur, Komisioner, Menteri. Sedangkan catatan dari Kementrian
Dalam negeri, hingga tahun 2013 dari 524 daerah otonom, 290
kepala daerahnya sudah jadi tersangka, terdakwa dan terpidana dan
86,2% nya terlibat kasus korupsi. Kemudian menurut data dari KPK
tingkat kepatuhan penyelenggara Negara untuk melaporkan harta
kekayaan pada tahun 2012 baru mencapai 75,52%.

Kondisi tersebut diatas dapat dijadikan indicator bahwa
Kepemimpinan nasional belum menampakkan peran yang optimal
dalam mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
serta dalam mewujudkan tata kelola pemerir.-ahan yang baik , tetapi
justru banyak para pemimpin tingkat nasional yang terlibat daiam
kasus korupsi. Kita juga melih^t adanya praktek money politik dalam
recruitmen pemimpin tingkat nasional dibidang legislative,
penempatan dalam jabatan di tataran eksekutif yang seolah olah
sudah menjadi kebiasaan.

Hal tersebut diatas tidak bisa terlepas dari peran pemimpin
tingkat nasional yang belum optimal dalam menggerakkan ,
mengarahkan dan memotivasi pengikutnya dalam merealisasikan
program reformasi birokrasi yang telah dicanangkan sehingga sangat
berpengaruh terhadap upaya pencapaiannya karena keberadaan
seorang pemimpin nasional sangat vital dalam sebuah organisasi
maupun masyarakat. Beberapa hal yang menjadi penyebab belum
optimalnya peran pemimpin tingkat nasional adalah kualitas SDM
pemimpin tingkat nasional yang belum memadai, sistem tata laksana
pemerintahan yang kurang mendukung, lemahnya penegakan hukum
dalam pemberantasan korupsi serta budaya masyarakat yang kurang
kondusif. Dengan demikian yang menjadi pokok permasalahannya
adalah “Peran pemimpin tingkat nasional yang belum optimal