Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5

9

            (individu,kelompok) dimana masing-masing pihak secara sadar,
           berkemauan, berpeluang, dan berkemampuan saling melakukan
           tindakan untuk mempertentangkan suatu issue yang diangkat dan
           dipermasalahkan satu sama lain dengan oknum tertentu9,
             e. Konflik Komunal adalah konflik yang terjadi antara warga
           dari komunitas-komunitas yang berbeda. Komunitas itu sendiri
           disatukan oleh sejumlah kesamaan, seperti: agama dan
           kepercayaan; etnis (suku); ras; dan sebagainya10. Konflik komunal,
          seperti halnya konflik social, sebagai istilah yang akan digunakan
          seterusnya dalam pembahasan berikutnya, adalah konflik yang
          menurut pasal 1 UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik
          Sosial (PKS),dikatakan sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik
          dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang
          berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang
          mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi social sehingga
          mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan
          nasional11.
           f. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang
         ditandai dengan terjaminnya Kamtibmas, tegaknya hukum, serta
         terselenggaranya perlindungan, peng- ayoman, dan pelayanan
         kepada masyarakarat12.
           g. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang
         dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionlisme) oleh
         bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan
         seluruh tampah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
         mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan
         ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
         keadilan sosial13.

9 Bahan materi kewaspadan nasional Sub BS manajemen konlfik PPRA-L Lemhannas RI.
10http://mahasiswakunci92.blogspot.com/2013/02/konflik-komunal-dimaluku-tugas-jacky.html, diakses 04 Juli 2013
11 Bahan tanggapan pada FGD Dejianstrat Lemhannas RI tanggal 3 Juli 2013
12Undang-Undang No. 2/ 2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 1 ayat (1)
13http://dieks2010.wordpress.com/2010/08/27/pengertian-fungsi-dan-tujuan-negara-kesatuan-republik-indonesia/, diakses 04
Juli 2013
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10