Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

19

menyumbangkan kewajibannya sebagai warga negara. Banyaknya altematif pilihan
dan meluasnya mang gerak partisipasi rakyat memberikan indikasi yang kuat
bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin diwujudkan dan
sebaliknya bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan yang serius, jika partai
politik tidak mampu menjalankan atau memerankan fungsi dan perannya secara
benar dan bertanggung jawab.1

Tujuan utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan
keknasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi
tertentu. Dalam sistem politik demokratis, cara yang ditempuh oleh partai politik
melalui pemilihan umum, sedangkang cara yang digunakan oleh partai tunggal
dalam sistem politik totaliter berupa paksaan fisik dan psikologik oleh suatu
diktatorial kelompok (komunis) maupun oleh diktatorial individu (fasis)2.

Peran partai politik tergantung dari sistem politik yang dianut oleh suatu
negara. Sistem politik yang demokratis membutuhkan partai yang banyak (multi
partai), sehingga memungkinkan rakyat memiliki banyak pilihan dalam
menyalurkan aspirasi dan pendapatnya. Partisipasi rakyat akan lebih terakomodir
atau terfasilitasi. Namun, partisipasi rakyat akan memiliki kualitas atau sekedar
mobilisasi saja, tergantung peran yang dimainkan oleh partai politik. Begitu juga
dengan sistem politik yang lainnya, partai politik akan mengikuti sistem yang
berlaku atau yang di anut oleh suatu negara, termasuk peran yang dimainkan.

Masyarakat modem yang luas dan kompleks, banyak ragam aspirasi dan
pendapat yang berkembang. Pendapat dan aspirasi seseorang atau kelompok akan
hilang begitu saja, apabila tidak ada yang mengakomodir atau menampungnya.
Pendapat dan aspirasi tersebut di gabungkan dan diverifikasi oleh partai politik.
Proses tersebut dinamakan penggabungan berbagai macam kepentingan {interest
agregatiori) dan dirumuskan dalam suatu perumusan kepentingan {interst
articulation).

Dengan adanya dua proses besar yang harus dilalui tersebut, dapat
meminimalisir berkembangnya pendapat dan aspirasi menjadi tidak terkendali dan
menjadi kepentingan politik yang bisa memungkinkan teijadinya instabilitas suatu

1 Seminar. Nasional PPRA XLVII Lemhannas RI Tahun 2012, Optimalisasi Budaya Politik
Masyarakat Indonesia Guna Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Tingkat Nasional Dalam
Rangka KetahananNasional”. Hal. 10
2Ramlan Surbakti, “Ilmu Politik”,Kompas Gramedia, tahun 2010. Him. 149