Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15

83

kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Pembangunan yang memperhatikan
keberlanjutan lingkungan, menghargai kemanusiaan dan keadilan. Komunikasi
politik tersebut dilakukan oleh partai politik, agar informasi tentang berbagai
macam kebijakan pembangunan tidak dimanipulasi dan disinformasi. Melainkan
menyampaikan informasi yang benar, sehingga tidak tersumbat yang
mengakibatkan resistensi dan penolakan oleh masyarakat.

        d. M enjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi
            manusia;
            Dalam pergaulan bermasyarakat, di mana partai politik merupakan bagian

dari komponen masyarakat yang berada ditengah-tengah masyarakat, sudah tentu
akan teijadi interaksi yang menimbulkan akses positif dan negatif, persinggungan
antar banyak kepentingan dan lain sebagainya. Sebagai partai politik yang
menempatkan diri pada posisi yang sudah memiliki kesadaran berbangsa dan
bemegara. Maka segala persoalan yang muncul dan akses buruk yang ditimbulkan
dari proses interaksi dan relasi tersebut, partai politik berkewajiban menjadi yang
terdepan menjunjung tinggi supremasi hukum diatas segala-galanya,
mengedepankan demokrasi pancasila sebagai panduannya dan senantiasa
menghargai kemanusiaan seperti yang terkandung dalam nilai-nila dari lima sila
Pancasila.

        e. M elakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik
           anggotanya;
           Partai politik didalam perannya bertugas memberikan pendidikan politik

kepada masyarakat. Partai politik tidak hanya memperhatikan masyarakat di saat
kampanye atau menjelang pesta demokrasi, setelah itu dilupakan dan dibubarkan
tanpa ada yang namanya proses evaluasi. Tetapi kegiatan pendidikan politik ini
juga harus berlangsung secara tems-menerus dan kenyataannya, partai politik
justm memberikan contoh yang buruk. Harusnya partai politik menciptakan
hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan elite dalam rangka
mewujudkan cita-cita bangsa.

         Adapun Pendidikan Politik itu merupakan proses pembelajaran dan
pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara
dalam kehidupan berbangsa dan bemegara. Jika dikaitkan dengan partai politik,
pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam
   10   11   12   13   14   15   16   17