Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

79

kekerasan atas nama “Pancasila” kepada Rakyat. Padahal secara harfiah dan
substantif, nilai-nilai pancasila yang terkandung di dalamnya tidak membenarkan
perbuatan yang demikian, bahkan jauh dari nilai-nilai falsafat pancasila. Semua
partai politik, ormas keagamaan, massa dan lain-lain harus menjadikan pancasila
sebagai azasnya. Perilaku yang mendewakan pancasila sebagai satu-satunya azaz
bermasyarakat, berbangsa dan bemegara tidak mencerminkan Pancasila dalam
pengamalan kehidupan sehari-hari dalam mengelola masyarakat, bangsa dan
negera.

Reformasi yang bergulir Tahun 1998 merupakan sintesa dari dua
periode pemerintahan yang selalau menggaungkan demokrasi pancasila sebagai
sistem bemegara. Namun jauh dari nilai-nilai luhur demokrasi pancasila yang
terkandung di dalam lima sila dari Pancasila tersebut. Prilaku partai politik dan
pengelola negara yang tercermin dalam berbagai macam kebijakan dan program
pemerintah, masih sangat jauh dari nilai-nila demokrasi Pancasila.

Kondisi saat ini, dimana masyarakat cenderung bertindak anarkis dalam
menyampaikan aspirasi dan ketidak puasan terhadap kondisi sosial yang
berkembang, dan terhadap ketimpangan atau ketidak adilan sosial pembangunan
nasional mencerminkan nilai-nilai pancasila yang di hapal di setiap acara-acara
formal masyarakat dan pemerintah tidak dipahami, tidak terintegrasi dan
terintemalisasikan dalam jiw a seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia.
Perilaku elit kekuasaan dan pejabat negara yang menumpuk kekayaan sebanyak-
banyaknya untuk kepentingan pribadi dan kroninya dengan cara Kompsi, Kolusi
dan Nepotisme. Tawuran antar pelajar dan antar mahasiswa, maraknya penggunaan
dan peredaran narkoba dan pomografi yang mengancam masa depan remaja
sebagai generasi masa depan bangsa. Para hakim yang mengadili perkara (pidana,
perdata, dan ketatanegaraan) teijerat dengan persoalan kompsi dan penyalahgunaan
wewenang dan masih maraknya mafia peradilan, aparat keamanan yang membuat
resah masyarakat dan diamankan karena perbuatan kriminal, dan lain sebagainya.

Untuk itu peran partai politik terhadap mengembangkan demokrasi
pancasila melalui sosialisasi, pendidikan politik yang berkelanjutan kepada kader
partai dan masyarakat pada umumnya akan meminimalkan prilaku-prilaku yang
menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi pancasila. Jika
pemahaman para pengurus partai politik tentang nilai-nilai demokrasi pancasila