Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5

menimbulkan pertanyaan apakah pemerintahan berdasarkan struktur negara yang
 tersentralisasi layak sama sekali. Ini adalah pertanyaan yang dihadapi bukan hanya
 Pakistan tetapi sejumlah negara Asia Selatan lainnya.

           Hampir tidak ada satupun di negeri ini yang menyangkal bahwa pemerintahan
'demokrasi' telah merusak negara dan perekonomian sedemikian rupa yang mana
dibutuhkan bertahun-tahun balikan dekade untuk pulih dari panggung 'demokrasi'.
Dan hal ini telah menjadi kasus dalam terpilihnya jajaran pemerintah demokrasi
sebelumnya yang tidak adanya keamanan bahkan 50% dari total suara di pemilihan
umum dan menyelesaikan masa tugasnya. Namun kasus pemerintahan seperti ini
telah lama runtuh, jika tidak maka yang berkuasa akan memberikan kerusakan pada
negara. Salah satu alasan fatal dalam pemerintah PPP adalah tidak adanya oposisi
yang kompeten untuk mereka; elit yang berkuasa dari partai politik - yang kekuasaan
dan yang menjadi oposisi- bahkan malah berbagi rampasan dari kesewenang-
wenangan dari pemerintahan mereka.

          Tidak ada akuntabilitas yang layak dan tindak kriminal telah dilakukan oleh
para penguasa tanpa hukuman. Jika tidak ada yang lain pelakunya akan meninggalkan
negara itu untuk sementara waktu membantu dan ditutupi oleh kekuatan yang ada.
Krisis Listrik. Gas, CNG, Atta, hukum kian terjadi dan masyarakat menderita
sementara penguasa telali membuat uang dari hal ini.56.

          Belum ada pemilihan umum yang bebas dan adil yang pernah terjadi di
Pakistan dan dapat dikatakan tidak akan dimasa depan. Saatnya untuk mewujudkan
ini dan berhenti mengatasnamakan 'democrasi, demokrasi' yang membabi buta dan
bersikukuh untuk menggunakan standar Barat sebagai model 'kemajuan' dan satu-
satunya jalan menuju pembangunan. Sejarah Pakistan menunjukkan bahwa jenis
negara yang merupakan warisan pasca-kolonial Inggris tidak sesuai dengan
masyarakat Pakistan; itu sebabnya - meskipun kita dapat menjalankan pemilu setelah

56 http://english.pravda.ru/hotspots/conflicts/31-01 -2013/123638-democracy_pakistan-0/

                                                        33
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10