Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

52

memastikan pemerataan dan penggunaan resources alam
pemerintah memberlakukan undang-undang yaitu (Indigenisation dan
Pemberdayaan Ekonomi Act [Bab 14:33]). Hukum adalah tentang nilai
tambah dan nasionalisme ekonomi dan mewajibkan bahwa
setidaknya 51% dari saham perusahaan pertambangan berada di
bawah kendali dari pribumi dan juga untuk perusahaan yang sama
untuk menyerahkan sebagian saham mereka terhadap kepemilikan
saham masyarakat trust. Di Indonesia sentimen yang sama tentang
nilai tambah dan nasionalisme ekonomi tercermin dalam inisiatif
pemerintah di mana pada tahun 2009 disahkan undang-undang untuk
melarang pengiriman bijih mineral yang belum diproses dan
memberikan tenggat waktu 2014 bagi perusahaan tambang untuk
memiliki pabrik peleburan didirikan selain untuk mematuhi bertahap
51 kepemilikan lokal% (Nortonrose.com, 2013).

Jelas bahwa common denominator dari upaya ini adalah untuk
memberdayakan masyarakat ekonomi termasuk dengan menciptakan
lapangan kerja dan meningkatkan akses ke pendapatan dari
eksploitasi sumber daya alam lokal. Namun, sangat penting untuk
menyadari bahwa untuk penambahan nilai antara inisiatif lain untuk
berhasii pemerintah harus berinvestasi dalam penelitian yang di
negara maju tidak kurang dari 2% dari PDB (Zimbabwe Departemen
Keuangan, 2012). Ini akan memungkinkan mereka untuk menuntut
kebijakan informasi dan dipikirkan daripada melanjutkan secara trial-
and-error karenanya, kerjasama sangat penting.

d. Aspek Ideologi.
Zimbabwe memiliki ideologi Afrika tidak tertulis yang dikenal

sebagai Ubuntu (Humanisme) seperti Liberalisme. Pada era
globalisasi saat ini, bagi negara-negara untuk mengembangkan,
mereka saling membutuhkan berdasarkan konsep doktrin
Humanisme. Kemanusiaan adalah kualitas kita berutang satu sama
lain. Kami membuat satu sama lain dan perlu untuk mempertahankan
penciptaan liyan ini. Dan jika kita memiliki satu sama lain, kita