Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

daerah dan unsur penegak hukum yang terkait dengan sistem
penegakan hukum pidana merupakan line terdepan dalam menghadapi
berbagai konflik sosial mulai dari tahap awal artinya sebelum timbul
akibat yang bertentangan dengan hukum.

Dalam hal ini terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi
penegakan hukum dalam penanganan konflik sosial di wilayah
perbatasan. Yang pertama adalah kurangya pemahaman Pimpinan
Daerah terhadap Undang-undang Penanggulangan Konflik Sosial kitu
sendiri. Dalam lingkup penanggulangan konflik sosial sebenarnya
mencakup berbagai hal mulai yang sifatnya preventif dan represif
namun hal itu kurang dipahami oleh pimpinan daerah akibat kurangnya
kualitas dan kredibilitas dari pimpinan daerah yang lemah.

Namun ada pula masalah ketika pimpinan daerah memahami
peraturan perundang-undangan namun tidak dapat melaksanakannya
karena seakan masih terbelenggu dan tersekat oleh berbagai
kepentingan dan ego sektoral. Antara lain adalah ketika gengsi yang
tinggi yang dim iliki oleh pimpinan daerah khususnya Pimpinan Polri
untuk menunjukkan eksistensinya dalam menangani konflik, sehingga
seakan timbul perasaan gengsi bila gagal melaksanakan operasi
penanggulangan konflik.

Selain itu pimpinan daerah dalam rangka mengatasi persoalan
konflik yang terjadi sering terkendala perbedaan penafsiran hukum
yang berlaku. Sehingga dalam implementasinya mulai mengeluarkan
kebijakan hingga pelaksanaan tampak seakan tidak singkron, tidak
terpadu dan tidak sinergis. Pimpinan daerah beranggapan penanganan
konflik horizontal adalah tugas aparat keamanan (Polri) demikian juga
dengan keterlibatan aparat TNI dalam mengatasi persoalan konflik
(Kodam), sehingga dengan adanya keraguan tersebut penanganan
konflik seakan kurang optimal, tidak ada langkah terpadu yang
dilakukan untuk mencegah dan menangani kasus keamanan atau
konflik yang terjadi di wilayah perbatasan.

Lem ahnya im plem entasi penegakan hukum juga diakibatkan
karena pim pinan daerah tersandera oleh latar belakang m asalah