Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6
pribadinya seperti sang pimpinan daerah tersebut tersangkut
m asalah hukum seperti KKN yang tanpa atau telah diketahui
publik, sehingga sang pimpinan daerah m erasa ragu atau bahkan
tidak berdaya mengambil keputusan dalam m enangani persoalan
konflik di w ilayahnya.
d> Kurangan Dukungan Sarana dan Prasarana Serta Anggaran
Pimpinan Daerah Wilayah Perbatasan.
Luasnya wilayah yang harus ditangani serta minimnya prasarana
dan sarana telah menyebabkan aktivitas aparat keamanan dan
‘kepolisian sejauh ini ‘belum dapat dilakukan secara optimal. Di sisi
lain, sebagai konsekuensi terbatasnya prasarana, sarana, dan
sumberdaya manusia dibidang pertahanan dan keamanan juga
berkurang yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan penanggulangan
konflik diwilayah perbatasan.
Selama ini pelaksanaan program penanggulangan konflik di
perbatasan juga belum optimal karena keterbatasan dana pemerintah
dan luasnya wilayah yang harus dijangkau. Sebagai akibat dari kondisi
ini, masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh kegiatan
pembinaan dan pelayanan oleh aparat dan pimpinan daerah.
Sebagai contoh sarana dan prasarana pengemban fungsi Binkam
Polri dari berbagai jenis yang digunakan untuk mendukung kegiatan
operasional penanggulangan konflik horizontal guna melindungi,
mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakan hukum, masih
terbatas jumlah dan kemampuannya. Hal lainnya adalah Masih belum
terdukung sepenuhnya peralatan khusus (Alsus) yang dimiliki untuk
mengemban tugas penanggulangan konflik di wilayah perbatasan.
46
